Pemuda Atakore Tuntut PLN Mitigasi Bencana Dampak Hadirnya PLTP Atadei

RENCANA pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 10 MW di Atadei, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), mendapat reaksi warga.

Sekelompok pemuda yang tergabung dalam forum Komunikasi Pemuda Atakore (FKPA), Rabu (11/9), menuntut PLN guna menghadirkan ahli geologi, geofisika, geokimia, dan kebencanaan guna memaparkan potensi serta mitigasi bencana di calon lokasi PLTP 10 MW di wilayah Atadei.

Protes warga ditandai dengan memancang spanduk di dua titik di dalam Desa Atakore, salah satu calon lokasi PLTP. Menurut mereka, pemancangan spanduk itu atas izin pemerintah desa dan BPBD setempat.

Baca juga : Bangun PLTP Atadei, PLN Identifikasi Kepemilikan Lahan di Lembata

Spanduk itu bertuliskan 'Warga Atakore Tercinta, Tentukan Pilihanmu Atakore  yang indah dan nyaman sekarang dan selamanya atau? Atakore
dibangun di atas puing-puing kerusakan dan ketidaknyamanan di tempat lain saat ini atau di waktu mendatang'.

Ada pula spanduk bertulisan 'Stop Kegiatan PLTP, Stop Tipu-tipu, stop janji janji palsu, Stop Propaganda'.

Ketua Forum Komunikasi Pemuda Atakore (FKPA), Andreas B Lejab, kepada pers, Rabu (11/9) mengatakan, aksi tersebut dipicu langkah pihak PLN bersama BPN dan Dinas Pertanian Kabupaten Lembata melanjutkan tahapan pengembangan PLTP Atadei dengan mengidentifikasi kepemilikan lahan dan inventarisasi tegakan di lokasi.

Baca juga : PLN Pastikan Pembangunan PLTP Atadei tidak Gerus Budaya Setempat

Forum ini menilai, pihak PLN mengabaikan tahapan sosialisasi geologi, geofisika, geokima, dan kebencanaan yang menjadi pertanyaan masyarakat Atakore saat sosialisasi bersama ahli dan praktisi geotermal.

Selain itu, pihak PLN juga belum menindaklanjuti kesepakatan forum seminar adat Ahar Tu yang mengharuskan komunitas budaya Ahar Tu dengan seluruh pemangku adat untuk berembuk kemudian memutuskan proyek geotermal itu selaras dengan kehendak leluhur.

"Perintah penjabat bupati dan desa mendatakan, jika belum ada sertifikat ada lahan belum disertifikasi, diserahkan ke desa dan  penjabat bupati. Yang terjadi PLN sendiri turun dan mendata. Kemudian ada rekomendasi dalam seminar budaya bahwa pemangku masyarakat adat Ahar Tu, duduk untuk membicarakan bersama," ujarnya.

Baca juga : Investasi Rp101,8 Miliar, PLN Bangun PLTP Mataloko di NTT

"Kami juga berpijak pada permintaan Penjabat Bupati Lembata, Paskalis Ola Tapobali, bahwa PLN harus menyediakan ruang dan waktu kepada ahli geologi, geofisika, geokima, dan kebencanaan, agar warga dapat menerima atau menolak PLTP Atadei ini dengan sadar. Tentang rembuk tokoh budaya Ahar Tu, memang saat ini pemangku adat suku Puhun masih ada di Alor. Kami tidak ada informasi rembuk tokoh adat, kami kaget sudah ada kegiatan identifikasi kepemilikan lahan dan inventarisasi tegakan," ujar Andreas Lejab.

Aksi warga didahului diskusi bersama Kepala desa dan BPD. "Kepala desa bilang, karena ia berada dalam struktur pemerintahan, pihaknya mengikuti arahan ketua Pokja, padahal Penjabat Bupati perintahkan lain," ujar Andreas.

Terpisah, warga Atadei, Bas Tolok, menyeruhkan warga Atadei mestinya mendukung upaya pemerintah pusat memajukan kabupaten yang masih tergolong tertinggal ini.

Baca juga : BPBD dan SAR Lembata Dikerahkan Mencari Warga Hilang saat Memancing

"Lembata harus punya daya saing agar punya nilai jual. Apa potensi kita? Fokus pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya alam kita. Tentu Lembata punya. Tinggal bagaimana pengelolaannya," lanjutnya.

Team Leader Perizinan dan Pertanahan PT PLN Persero UPP Nusra 3, Tri Satya Putra Pamungkas, mengatakan banyak pembahasan tentang tuntutan yang kurang pas. Pihaknya menegaskan sudah sesuai prosedur dan tahapan yang diwajibkan dalam pembangunan PLTP Atadei.

Potensi panas bumi Atadei pun telah diinvestigasi melalui penyelidikan terpadu (geologi, geokimia, dan geofisika) sejak sekitar tahun 2000 oleh Direktorat Vulkanologi. (PT/J-3)