Pertemuan Pastoral Regio Gerejawi Nusra Dihadiri Pimpinan dan Umat 8 Keuskupan

PERTEMUAN Pastoral (Perpas) Regio Gerejawi pada gereja Katolik Nusra ke-XI kembali digelar di Keuskupan Larantuka di Kota Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pertemuan yang digelar pada 1-5 Juli 2025 itu dihadiri Pemimpin di delapan leuskupan se-regio Bali Nusra.

Pertemuan para pemimpin gereja bersama umat di delapan keuskupan itu membahas delapan isu yang membutuhkan penanganan bersama, baik oleh pihak gereja maupun pemerintahan dengan mengusung tema utama Gereja Berwajah Migran, Berziarah Dalam Harapan: Mencari Praksis Pastoral.

Pastoral Regio Gerejawi Nusra ke-XI itu terdiri dari Keuskupan Larantuka, Keuskupan Maumere, Keuskupan Maumere, Keuskupan Agung Ende, Keuskupan Ruteng, Keuskupan Labunbajo, Keuskupan Denpasar, Keuskupan Weetebula, Keuskupan Atamabua, dan Keuskupan Agung Kupang.

Pada Rabu (2/7) proses PERPAS diawali dengan acara penerimaan dan pembukaan. Uskup Larantuka, Fransiskus Kopong Kung, menerima peserta Perpas di gerbang Gereja Katedral Larantuka. Didahului dengan sapaan dan suguhan adat serta pengalungan selendang. Sebagai bagian dari acara pembukaan, disampaikan gambaran keseluruhan proses Perpas yang dikemas dalam Tema: Gereja Berwajah Migran, Berziarah Dalam Harapan: Mencari Praksis Pastoral agar peserta mendapat informasi yang memadai dan menempatkan diri dalamframe Perpas XI.

Pada hari kedua Perpas diisi dengan pemaparan tematis dari Keuskupan se- Nusra, Keuskupan Transit (Pangkal Pinang), Keuskupan Tujuan (Sabah- Malaysia) tentang peta perpolitikan Indonesia saat ini dan dampaknya bagi PMI-Kerawan KWI.

Pertanyaan strategis untuk sesi ini adalah 'Bagaimana Realitas Migrasi di wilayah Nusra dengan kompleksitas permasalahannya, serta sejauh mana Respon para pihak terkait pelayanan dan perlindungan yang komprehensif bagi PMI di NTT?'.

Adapun tema yang dipersiapakan antara lain Dirtipidsiber terhadap Human Trafficking di Indonesia dengan pemateri dari Keuskupan Larantuka yang juga membawakan materi Wabah Peternakan dan Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan- Tani- Ternak (NTT).

Dari Keuskupan Maumere membacakan materi Human Trafficking: Luka Kemanusiaan yang mendesak.

Pemateri dari Keuskupan Agung Ende membawakan materi Eksploitasi Energi: Memilih Masa Depan Secara Bijaksana. Dari Keuskupan Ruteng membawakan materi Stunting, Ancaman bagi Masa depan Generasi (Respons Pastoral). Keuskupan Labuan Bajo memaparkan tentang Pariwisata Premium& Dampak Pastoral Bagi Gereja.

Keuskupan Denpasar menyiarkan tentang Migrasi Internasional dan Dampak Pastoral Bagi Gereja. Adapaun Keuskupan Weetebula, membawakan materi Pemberdayaan Komunitas Migran Perempuan. Keuskupan Agung Kupang menyampaikan Pastoral Cargo (Pengembalian jenazah PMI ) dan Tantangannya. Keuskupan Atambua membawakan Pemberdayaan Keluarga Migran bersama Caritas.

Selain delapan Keuskupan se-regio Bali-Nusra, panitia Perpas juga menghadirkan Keuskupan Transit Keuskupan Pangkal Pinang yang membawakan materi Advokasi Human Traficking dan Rumah Aman Migran. Ada pula Keuskupan Tujuan Keuskupan Kota Kinabalu yang memaparkan Pendidikan Anak Migran Indonesia, Keuskupan Keningau membicarakan Integrasi Migran Indonesia dalam Karya Pastoral di Paroki/Keuskupan.

Keuskupan Sandakan memaparkan Pelayanan Sakramen bagi Para Migran Indonesia.

Sementara itu Bupati Lembata juga ikut ambil bagian memaparkan Tata Kelola Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Lembata berdasarkan Undang-Undang No.18 tahun 2017 tentang Pelindungan PMI.

Bupati Lembata Kanisius Tuaq menyebutkan, peran pemerintah setempat dalam upaya penanganan PMI antara lain  pembentukan LTSA (Rumah Pelayanan Migran/Perantau, yang kini Masih menggunakan mall pelayanan umum) di Kabupaten Lembata sebagai unit khusus pelayanan PMI.

Selain itu, Pemda Lembata juga melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa berupa pelayanan administrasi, menghadirkan rumah singgah di daerah transit seperti di Kabupaten Nunukan dengan tujuan mengorganisir PMI dan permasalahan-permasalahan PMI asal Lembata.

Pemerintah sedang berupaya untuk melegalkan PMI yang sudah ada di Luar negeri. Pemda Lembata juga mendorong pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) atau membangun kerjasama BLK Komunitas di Desa Pada yang pada akhirnya ditingkatkan menjadi Balai Latihan Kerja Luar Negri (BLKLN), Mengupayakan klinik pemeriksaan kesehatan di Lembata khusus bagi CPMI dengan mengacu pada standar negara tujuan penempatan.

Selain itu, Pemda Lembata juga menginisiasi Pembetukan Satgas TPPO (No.23 tahun 2024) Lembata. Melibatkan peran pemerintah desa dan untuk bersama–sama dalam melakukan pencegahan dan penanganan masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang dan melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang mekanisme dan persyaratan penempatan PMI secara baik dan benar dalam rangka perlindungan bagi calon PMI.

Ia menyebut, pemda setempat telah melakukan kerja sama pola kemitraan dengan perusahaan penempatan, pemerintah dan pihak perbankkan atau lembaga keuangan lainnya guna memberdayakan mantan buruh migran. (PT/E-4)