Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendukung penuh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.
Hal ini disampaikan Ketua DPD Golkar Klaten, Yoga Hardaya, seusairapat konsolidasi di Gedung Al Hakim Convention Hall, Rabu (14/8).
Rapat konsolidasi tersebut dihadiri jajaran pengurus pleno, pimpinan kecamatan, pimpinan desa/kelurahan, ormas Hasta Karya, dan Sayap Partai Golkar. Turut hadir pula para sesepuh dan penasihat Partai Golkar, anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Tengah Anton Lami Suhadi, dan para anggota DPRD Klaten.
Baca juga : Ratusan Warga Ikuti Donor Darah Hari Jadi Ke-220 Klaten
Selain itu, Yoga juga tegas menolak ada pihak di luar partai untuk diajukan menjadi calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2024.
"DPD Golkar Klaten juga menolak calon bupati dari kader eksternal partai. Selain itu, mendukung Bahlil Lahadia sebagai Ketua Umum DPP Golkar," ujar Yoga.
Terkait Pilkada 2024, Partai Golkar Klaten optimistis akan dapat tiket untuk mengusung calon bupati dan wakil bupati di KPU Klaten. Pendaftaran calon kepala daerah ke KPU setempat akan dilaksanakan pada 27-29 Agustus 2024.
Baca juga : Pemkab Klaten Gelar Peringatan Harganas dan HAN 2024
Sementara itu, dalam Pilkada 2024, Yoga sudah mendapat perintah dari DPP Golkar untuk maju sebagai calon bupati. Perintah itu diberikan pada 23 November 2023.
"Maka, pada kesempatan ini saya minta dukungan dari teman-teman dan sesepuh. Karena, pada 27 Agustus nanti harus daftar di KPU Klaten," imbuhnya.
Lebih lanjut Yoga mengatakan mundurnya Airlangga dari pucuk pimpinan partai tidak mempengaruhi dinamika politik di DPP Golkar. Kader Partai Golkar, sambungnya, tetap solid.
Baca juga : TMMD Reguler 121 Kodim 0723 Klaten Lakukan Betonisasi Jalan 845 Meter
"Ya, dengan mundurnya Ketua Umum DPP Golkar Erlangga Hartarto tidak mengganggu kegiatan dan roda organisasi DPD Golkar Klaten," jelasnya.
Setelah Airlangga mundur, rapat pleno DPP Golkar memutuskan Agus Gumiwang Kartasamita sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Golkar. Agus juga saat ini sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.
Salah satu tugas Plt Ketua Umum, menurut Ketua DPD Golkar Klaten, menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) Partai Golkar.
"Nah, pada kesempatan konsolidasi hari ini kami minta kepada seluruh jajaran Partai Golkar Klaten untuk tetap solid dan kompak," imbuhnya. (JS/J-3)
"Besok Selasa (8/7) diperkirakan air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah akan naik kembali."
Panahan menjadi salah satu cabang olahraga prioritas pemerintah Indonesia.
Pada pagi umumnya berawan namun hujan ringan sudah turun di sejumlah daerah Jawa Tengah, memasuki siang diperkirakan cuaca kembali berawan.
Gelombang tinggi juga masih berlangsung di perairan selatan Jawa Tengah mencapai 2,5-4 meter, sedangkan di perairan utara setinggi 0,5-1,25 meter.
SPMB tahap II itu merupakan program Sekolah Kemitraan Swasta dengan kuota total 5.004 siswa.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendesak Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI agar memperjuangkan percepatan pembangunan giant sea wall untuk menanggulangi rob
Henry Andrew George Wairara menggugat keputusan Ketua Umum Bahlil Lahadahlia yang menggantinya dari kursi Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Daya ke Mahkamah Partai Golkar.
Menurut Deddy, saat itu pihaknya masih fokus dalam pemenangan kader-kader PDI Perjuangan di tingkat calon presiden, calon legislatif hingga calon kepala daerah.
KETUA DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan Effendi Simbolon bukan lagi menjadi kader PDIP setelah mendukung Ridwan Kamil-Suswono (Rido) pada Pilgub Jakarta.
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan soal posisi partainya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Surya juga mengajak para kader untuk berpikir waras.
Seharusnya PDIP bisa mencontoh PKS yang bertindak cepat ketika ada kadernya yang terkena perkara dugaan pelecehan seksual, s
"Kami juga menuntut supaya mereka melepas baju atribut PKB yang mereka gunakan, karena mereka bukan kader dan bukan pengurus PKB."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved