Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan, tidak ada aturan melepas jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di tingkat provinsi.
Kepala Kesbangpol Jabar, Rony Sukmaya, mengatakan pihaknya justru ikut mempertanyakan soal aturan lepas hijab bagi Paskibraka yang bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami justru mempertanyakan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dan di tingkat provinsi, tidak ada kebijakan lepas jilbab," tegas Rony di bandung, Kamis (15/8).
Baca juga : Paskibraka Disiapkan Disiapkan Menjadi Duta Pancasila
Rony mengatakan ada 52 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung. Seluruhnya sudah dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Mereka berasal dari 27 kabupaten/kota dan telah menjalani berbagai proses seleksi, mulai dari tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesehatan, parade, peraturan baris berbaris (PBB), wawancara hingga rangkaian tes lainnya.
Untuk diketahui, aturan Paskibraka lepas jilbab oleh BPIP menuai kritik dan polemik di masyarakat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tak memaksa Paskibraka putri melepaskan jilbab saat acara tersebut.
"Sehubungan berkembangnya wacana publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian. (Z-11)
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Ada relevansi yang erat antara nilai Pancasila dengan misi yang akan dijalankan oleh Paus Leo XIV. Pancasila diakui mengandung nilai-nilai universal umat manusia.
Menurut Djumala, UU TNI yang baru disahkan DPR itu akan membantu memperkokoh ideologi Pancasila, sesuai dengan prioritas pertama Astacita Presiden Prabowo.
Ke depan diplomasi Pancasila oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dapat difokuskan pada isu-isu yang bermuatan nilai kemanusiaan, gotong royong dan musyawarah.
Willy menegaskan bahwa narasi Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar.
RUU BPIP dan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah menjadi usulan Komisi XIII DPR RI.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengungkapkan Magelang Kebangsaan Fun Run 2025 bukan sekadarperlombaan lari, tetapi Jadi Simbol Persatuan dan Semangat Pancasila
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved