Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) memastikan, tidak ada aturan melepas jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang bertugas pada upacara peringatan HUT Ke-79 Kemerdekaan RI di tingkat provinsi.
Kepala Kesbangpol Jabar, Rony Sukmaya, mengatakan pihaknya justru ikut mempertanyakan soal aturan lepas hijab bagi Paskibraka yang bertugas di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kami justru mempertanyakan kebijakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di seluruh kabupaten dan kota se-Jabar dan di tingkat provinsi, tidak ada kebijakan lepas jilbab," tegas Rony di bandung, Kamis (15/8).
Baca juga : Paskibraka Disiapkan Disiapkan Menjadi Duta Pancasila
Rony mengatakan ada 52 anggota Paskibraka yang akan bertugas pada upacara HUT RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung. Seluruhnya sudah dikukuhkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin. Mereka berasal dari 27 kabupaten/kota dan telah menjalani berbagai proses seleksi, mulai dari tes wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesehatan, parade, peraturan baris berbaris (PBB), wawancara hingga rangkaian tes lainnya.
Untuk diketahui, aturan Paskibraka lepas jilbab oleh BPIP menuai kritik dan polemik di masyarakat. Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan pihaknya tak memaksa Paskibraka putri melepaskan jilbab saat acara tersebut.
"Sehubungan berkembangnya wacana publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab," ujar Yudian. (Z-11)
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
Ingin jadi anggota Paskibraka 2025? Simak syarat lengkap, tahapan seleksi, dan pelatihan intensif calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang bertugas di upacara HUT RI.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi menawarkan beasiswa kepada 5 anak nelayan di Kp. Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
KETUA Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya merespons polemik hak royalti untuk pemutaran lagu di ruang publik. Ia meminta semua pihak mengedepankan falsafah Pancasila dan tidak saling serang.
KETUA Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri menekankan pentingnya pemahaman sejarah dan refleksi perjuangan para pejuang bangsa Indonesia.
HUT ke-80 Republik Indonesia, ada fenomena pengibaran bendera bajak laut dari anime One Piece. BPIP mengajak generasi muda bijak dalam mengekspresikan kritik sosial
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan dukungan penuh terhadap peluncuran Gerakan Nasional Waktu Bermain Anak dan Penguatan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)
Di tengah dinamika kebangsaan yang kerap diwarnai ketegangan antara identitas agama dan tenun pluralitas, sebuah pertanyaan fundamental layak kita ajukan kembali.
KEPALA BPIP Yudian Wahyudi menyebut kehadiran nilai-nilai Pancasila di Kabupaten Natuna bukan hanya sekedar slogan, melainkan sebagai kekuatan hidup yang terwujud di NKRI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved