Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar memberikan mandat penuh ke Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf untuk segera memperbaiki Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Mandat ini diberikan Rais Aam setelah sebelumnya ratusan kiai berkumpul di Pesantren Tebuireng dan menyepakati memberikan Mandat Tebuireng kepada Rais Aam PBNU untuk mendandani PKB.
"Kemarin Kiai berkumpul (di pesantren Tebuireng). Mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB," kata Gus Yahya ketika ditemui wartawan di Kediaman Rais Aam, Pondok Pesantren Miftachussunnah Surabaya, Selasa (13/8).
Baca juga : PKB Tuding PBNU Lebih Banyak Menyimpang dari Khittah NU
Setelah mendapatkan Mandat Tebuireng, Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar langsung memanggil Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf yang kebetulan berada di Surabaya. "Saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai," kata Gus Yahya.
Gus Yahya mengaku akan segera merumuskan sejumlah langkah memperbaiki PKB menjelang partai itu menyelenggarakan muktamar. Menurut Gus Yahya, masalah antara PKB dan PBNU sebenarnya bukanlah masalah baru.
Selama ini hubungan PBNU dan PKB berjalan baik. Namun sejak PKB dipimpin Muhaimin, atau selama 15 tahun, hubungan PBNU dan PKB berjalan kurang baik.
"Ini berlangsung lama sudah lebih dari 15 tahun. Masalah di dalam hubungan PKB dan NU ini sudah lama sekali. Tapi selama ini belum pernah dilakukan upaya-upaya yang masif mengelolanya," kata Gus Yahya.(N-2)
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
PKB mendukung langkah-langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto, termasuk keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Menurut Muhaimin, kepemimpinan Prabowo tidak hanya relevan untuk satu periode, tetapi juga memiliki potensi keberlanjutan.
Menurutnya, seorang tokoh agama memikul tanggung jawab moral yang besar untuk menjadi teladan bagi umat, bukan justru terlibat dalam tindakan kekerasan.
Isu utama menuju Pemilu 2029 bukanlah sekadar penghapusan PT
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved