Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTORAT Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90 persen rampung.
"Secara konektivitas sudah terhubung, tapi secara persentasenya belum 90 persen sampai dengan saat ini. Jadi, untuk kondisi saat ini kita belum bisa full tol, masih kombinasi antara jalan tol, jalan nasional," kata Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief di Penajam Paser Utara, Minggu.
Proyek konektivitas IKN yang dimaksud berupa jaringan jalan Tol IKN yang membentang mulai dari Kota Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 26,5 kilometer serta berbagai jalan nasional.
Baca juga : Bantah Rencana Berkantor Presiden Ditunda, Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur IKN Rampung di Juli
Khusus untuk Tol IKN, kata Rachman, masih menyisakan pengerjaan satu jalur tambahan di sektor 3A sepanjang 13,4 kilometer, sektor 3B sepanjang 7,3 kilometer, dan sektor 5A sepanjang 6,7 kilometer.
"Dari segi presentasi, yang kalau tadi kita lihat bahwa tol yang kita gunakan tol 3A, 3B, 5A itu baru bisa kita gunakan di sisi kanan semua, sisi kiri masih di dalam proses pelaksanaan," katanya.
Menurut Rachman, penambahan satu jalur tambahan sektor 5A diproyeksikan rampung pada akhir Agustus 2024. Sedangkan sektor lainnya masuk dalam tahap lanjutan.
"Harapannya nanti di akhir Agustus Tol 5A bisa kita laksanakan semuanya di sisi kanan dan sisi kiri, tetapi yang 3A dan 3B belum bisa di akhir Agustus itu," katanya. (Ant/Z-7)
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
KEPALA Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menuturkan peletakan batu pertama (groundbreaking) tahap 9 proyek ibu kota baru menelan investasi sebesar Rp6,49 triliun
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
KPK memeriksa dua saksi guna mendalami proses lelang shelter atau tempat perlindungan dari bencana tsunami di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved