Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTORAT Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah terhubung dengan jaringan infrastruktur jalan, meski secara persentase belum mencapai 90 persen rampung.
"Secara konektivitas sudah terhubung, tapi secara persentasenya belum 90 persen sampai dengan saat ini. Jadi, untuk kondisi saat ini kita belum bisa full tol, masih kombinasi antara jalan tol, jalan nasional," kata Direktur Jenderal Bina Marga Rachman Arief di Penajam Paser Utara, Minggu.
Proyek konektivitas IKN yang dimaksud berupa jaringan jalan Tol IKN yang membentang mulai dari Kota Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sepanjang 26,5 kilometer serta berbagai jalan nasional.
Baca juga : Bantah Rencana Berkantor Presiden Ditunda, Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur IKN Rampung di Juli
Khusus untuk Tol IKN, kata Rachman, masih menyisakan pengerjaan satu jalur tambahan di sektor 3A sepanjang 13,4 kilometer, sektor 3B sepanjang 7,3 kilometer, dan sektor 5A sepanjang 6,7 kilometer.
"Dari segi presentasi, yang kalau tadi kita lihat bahwa tol yang kita gunakan tol 3A, 3B, 5A itu baru bisa kita gunakan di sisi kanan semua, sisi kiri masih di dalam proses pelaksanaan," katanya.
Menurut Rachman, penambahan satu jalur tambahan sektor 5A diproyeksikan rampung pada akhir Agustus 2024. Sedangkan sektor lainnya masuk dalam tahap lanjutan.
"Harapannya nanti di akhir Agustus Tol 5A bisa kita laksanakan semuanya di sisi kanan dan sisi kiri, tetapi yang 3A dan 3B belum bisa di akhir Agustus itu," katanya. (Ant/Z-7)
Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.
Kepastian anggaran menyusul terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari pemerintah pusat.
Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Aktivitas Ilegal Otorita IKN memprioritaskan penanganan terhadap berbagai bentuk aktivitas ilegal seperti penambangan, pembukaan lahan
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) harus mencerminkan arah baru pembangunan Indonesia.
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya menilai, pemangkasan HGU di IKN perlu mempertimbangkan dampak terhadap investasi dan pembangunan di IKN.
Pembangunan kawasan strategis bagi lembaga Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi bergulir.
Perubahan perilaku tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan kebijakan dan sistem yang kokoh.
Berdasarkan data, hanya sekitar 27% irigasi di Sulsel yang dalam kondisi baik, sementara 41% mengalami kerusakan sedang hingga berat dan sisanya mengalami kerusakan ringan.
KPK membeberkan konstruksi perkara terkait OTT di OKU, yang menjerat 6 tersangka. Perwakilan DPRD OKU meminta jatah proyek fisik di Dinas PUPR senilai Rp7 miliar.
Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan landasan pacu atau runway jalur taxi dan apron bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah selesai.
Kementerian PUPR menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan perumahan, mengingat banyak rumah subsidi diterima oleh masyarakat yang tidak berhak.
Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran RP75,63 triliun dalam RAPBN 2025. Anggaran tersebut turun drastis dari pagu anggaran yang diajukan sebesar Rp164,6 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved