Bantah Rencana Berkantor Presiden Ditunda, Menteri PUPR Pastikan Kesiapan Infrastruktur IKN Rampung di Juli

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membantah kabar akan ditundanya rencana Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia katakan jadi tidaknya itu keputusan Presiden.

"Soal pindah itu tanyakan beliau. Beliau kan tidak bilang batal. Cuma bilang sudah, belum. Gitu saja. Yang namanya bulan Juli, kan ini masih tanggal 10," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7).

Sedangkan terkait kesiapan infrastruktur dia pastikan akan bisa rampung di Juli. Untuk infrastruktur seperti air, listrik, khususnya di kantor kepresidenan, kata Basuki, pada 15 Juli, akan ada commissioning atau uji coba.

Akan ada 3 commissioning, yaitu dry commissioning untuk pompa dan tanpa beban air. Kedua, akan ada Instalasi Pengolahan (IPA)

"Jadi pompanya dicek dulu, karena ada IPA, lalu dipompa ke reservoir (bangunan penampungan air bersih). Yang kedua, memompa air bersih. Yang ketiga baru dari in take (bangunan penangkap air dari sungai), ke IPA langsung ke reservoir. Tanggal 18 itu commissioning dan 2 sudah selesai. Tinggal commissioning 3," kata Basuki.

Dia menekankan durasi bulan Juli berlaku hingga tanggal 31. Dia pun seringkali menyampaikan bahwa infrastruktur air akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli. Sedangkan untuk infrastruktur listrik sudah masuk.

"Tanggal 17-18 Juli saya pastikan bahwa air InsyaAllah sudah siap. Saya baru mengumpulkan dari (divisi) energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 Megawatt itu sudah oke. Yang sekarang sedang dibangun 40 megawatt. Tapi yang 10 Megawatt dari PLTS, sudah dicek oleh Pak Erick Thohir (menteri BUMN) minggu lalu," kata Basuki. (Try/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Abdillah M. Marzuqi