Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Pemberhentian Dekan FK Unair Bisa Matikan Kebebasan Demokrasi

M. Iqbal Al Machmudi
07/7/2024 15:30
Pemberhentian Dekan FK Unair Bisa Matikan Kebebasan Demokrasi
Sejumlah sivitas akademika membentangkan poster saat aksi di halaman Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Surabaya(ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

ANGGOTA Komisi X DPR RI Fahmy Alaydroes menilai pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) bisa matikan kebebasan demokrasi.

"Jika benar pemberhentian Prof Budi disebabkan oleh kritiknya, maka tamatlah kebebasan menyampaikan berpendapat atau kritik di kampus-kampus kita. Bukan tidak mungkin, bila hal ini dibiarkan, kampus-kampus kita akan menjadi kerdil, tak ada lagi para akademisi, guru besar yang mau menyampaikan pikiran-pikiran kritis mereka. Kampus Merdeka hanya nama belaka," kata Fahmy, Minggu (7/7).

Seharusnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) harus semakin menggalakkan program mutu pendidikan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia.

Baca juga : Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Unair Nodai Kebebasan Akademik

"Seharusnya, pemerintah juga menyediakan anggaran yang memadai bagi pendidikan kedokteran negeri dan swasta, dalam upaya mempercepat pengadaan dokter umum yang berkualitas di seluruh daerah," ungkapnya.

Sebelumnya, Dekan FK Unair Prof Budi tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya diduga karena kerasnya kritik guru besar tersebut yang menolak kebijakan didatangkannya dokter asing ke Indonesia sebagaimana aturan yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Fahmy menilai kebijakan impor dokter asing tentu menuai kontroversi dan mengancam eksistensi dokter-dokter dalam negeri.

"Bahkan bisa jadi kebijakan tersebut menyiratkan ketidakpercayaan pemerintah terhadap kemampuan dokter-dokter lulusan Fakultas Kedokteran perguruan tinggi dalam negeri," pungkasnya. (Iam/Z-7)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya