Waduh, Ada 43.921 Rumah tidak Layak Huni di Kalsel

KALIMANTAN Selatan dikenal sebagai daerah sejahtera di Indonesia dengan tingkat kemiskinan terkecil. Namun, tercatat ada 43.921 rumah di Kalsel masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalsel, Mursyidah Amini mengatakan sesuai RPJMD Kalsel 2021-2026, jumlah RTLH di Kalsel mencapai 43.921 rumah. Dari jumlah itu, baru ditangani sampai 2023 sebanyak 13.891 rumah atau sebesar 31,63%.

Sementara terkait penanganan rehabilitasi rumah pascabencana banjir besar yang terjadi pada 2021, masih terus berjalan dan telah dilaksanakan sebanyak 4.337 rumah dengan rincian melalui dana pusat atau BNPB sebanyak 3.941 buah dan melalui APBD Provinsi Kalsel sebanyak 396 rumah.

Baca juga : Gubernur Kalimantan Selatan Klaim Reformasi Birokrasi di Wilayahnya Berhasil

Hal ini terungkap pada kegiatan penyerahan bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) korban bencana dan kawasan kumuh tahun ini, pada Jumat (31/5) di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Gambut,
Kabupaten Banjar. Penyerahan bantuan dilakukan Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.

Sahbirin meminta dinas dan pihak terkait, menambah alokasi dana bantuan rehabiltasi RTLH yang diberikan agar bisa ditingkatkan minimal dua kali lipat. Bansos diharapkan bermanfaat bagi masyarakat penerima agar dapat melakukan aktivitas masing-masing lebih bersemangat lagi.

Penyerahan bantuan sosial rehabilitasi rumah dibarengi bantuan paket sembako yang disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK, Raudatul Jannah secara simbolis.

Pada 2024 Pemprov Kalsel akan melakukan kegiatan rehabilitasi rumah bagi korban bencana sebanyak 750 rumah di 11 kabupaten/kota. Lalu, untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (PK RTLH) di kawasan kumuh kewenangan Pemprov sebanyak 115 rumah di 12 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk 2025 rehabilitasi rumah di kawasan kumuh provinsi sebanyak 240 rumah dan rehabilitasi rumah rusak korban bencana sebanyak 1.000 rumah. (Z-6)