Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah meraih empat kategori Anugerah Adinata Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).
Penghargaan itu diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno, di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk Jakarta pada Senin (20/5).
Empat penghargaan yang diperoleh itu meliputi juara 2 kategori Keuangan Mikro Syariah, juara 3 kategori Keuangan Sosial Syariah, juara 3 kategori Pendidikan dan Pemberdayaan Ekonomi Pesantren, dan juara 5 kategori industri halal.
Baca juga : Ramadan di NTT Jadi Momen Tepat Perkuat Literasi Ekonomi Syariah
Sumarno menilai, potensi ekonomi syariah di Jawa Tengah sangat besar. Sebab, penduduk di wilayahnya mayoritas muslim. Ia mencontohkan, untuk pengelolaan zakat saja, nilainya sangat besar.
“Potensi zakat ini luar biasa. Cuma yang masuk ke Baznas baru sebagian kecil. Bahkan banyak yang langsung dikelola masjid, juga bagian dari ekonomi syariah,” tuturnya.
Besarnya potensi itu, menurut dia, harus digarap dengan baik. Terlebih, banyak negara di dunia yang sudah mengembangkan ekonomi syariah.
Baca juga : BI DIY Dukung Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah
Sumarno mengatakan, banyak sektor ekonomi syariah yang dikembangkan. Mulai dari perbankan, kuliner, hingga pariwisata.
“Kita dengan teman-teman Bank Indonesia juga melakukan pengembangan ekonomi syariah, termasuk membantu teman-teman UMKM untuk mendapat sertifikasi halal,” katanya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir langsung dalam acara tersebut memberikan arahan strategis terkait pengembangan potensi ekonomi syariah kepada kepala daerah.
Baca juga : Wapres akan Hadiri Resepsi Pernikahan Putra KGPAA Paku Alam X
Wapres meminta agar otonomi daerah dioptimalkan sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi daerah.
Ia juga meminta segenap pemimpin daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa, memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Menurut dia, regulasi dan kelembagaan yang diciptakan harus kondusif.
“Dorong pengembangan industri halal, tarik investasi dengan promosikan potensi wilayah, serta pastikan infrastruktur logistik dan distribusi memadai,” tandasnya.
Arahan terakhir, pemerintah daerah wajib mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah.
“Bangun kolaborasi guna meningkatkan penelitian dan pengembangan di sektor-sektor unggulan ekonomi syariah,” pungkasnya. (Z-6)
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
BUPATI Pati Sudewo mencabut kebijakan 5 hari sekolah dan mengembalikan waktu belajar 6 hari sekolah pada Jumat (8/8). Itu dilakukan bersamaan pembatalan tarif PBB hingga 250 persen
Peresmian perusahaan asal Amerika Serikat itu dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi didampingi Bupati Batang Fais Kurniawan.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional terus meningkat, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah masih berada di angka 13,41%.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen mendukung pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia.
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) berupaya memperluas inklusi keuangan syariah guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan bagi masyarakat melalui berbagai program dengan mengenalkan produk layanan jasa keuangan syariah.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, aset keuangan syariah di luar kapitalisasi saham syariah mencapai Rp2.883,67 triliun sepanjang 2024 atau tumbuh 11,67% secara tahunan.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah
BPKH dan Islamic Finance News (IFN) berkolaborasi dalam gelaran IFN Indonesia Dialogues 2025 untuk membahas perkembangan, tantangan, dan peluang industri keuangan syariah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved