Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
SITUASI kekurangan guru masih menjadi permasalahan di sebagian besar sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terutama di wilayah selatan.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, hingga saat ini distribusi jumlah guru masih belum merata di setiap sekolah. Hal ini menyebabkan kekurangan tenaga pengajar di berbagai tingkatan pendidikan, terutama di SD dan SMP.
"Kekurangan guru terutama terjadi pada tingkat SMP, terutama pada guru mata pelajaran, dan juga di tingkat SD, terutama pada guru kelas," ungkap Ruhli dalam wawancara telepon pada Minggu (12/5).
Baca juga : Formasi Guru PPPK ASN Menyesuaikan Usulan Pemda
Ruhli menjelaskan bahwa jumlah guru di Kabupaten Cianjur saat ini sekitar 9 ribu orang, termasuk guru dengan status ASN dan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja). Secara rata-rata, setiap sekolah memiliki sekitar tujuh orang guru berstatus ASN.
Namun, menurut Ruhli, kebutuhan akan jumlah guru sebenarnya lebih dari 12 ribu orang, yang didasarkan pada jumlah sekolah dan jumlah siswa di tingkat SD dan SMP.
"Kami masih kekurangan sekitar 3 ribu orang guru. Setidaknya, kami berharap kekurangan ini bisa segera teratasi," tegasnya.
Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), kekurangan guru terutama terdapat pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), Pendidikan Agama Islam (PAI), serta Tata Usaha, termasuk para penjaga sekolah.
"Sejalan dengan arahan dari bupati dan konsultasi dengan DPRD, kami berkomitmen untuk mengatasi kekurangan ini dengan melakukan pemertaan guru, salah satunya melalui pengangkatan PPPK," tambah Ruhli. (Z-10)
Pendidikan pada usia dini merupakan fase yang sangat penting bagi tumbuh kembang anak di masa depan.
Dalam aturan baru ini, beban kerja tatap muka guru minimal 24 jam per minggu yang dapat dipenuhi dengan pemenuhan tugas pokok, tugas tambahan, dan tugas tambahan lain.
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
GUBERNUR Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menyerahkan bantuan dan insentif melalui program Gratispol dan Jospol di tiga wilayah, yakni Bontang, Kutai Timur, dan Berau.
Keresahan terkait dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi para guru.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved