Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi publik (FKP) dalam rangka peningkatan pelayanan. Kegiatan FKP digelar di Aula Disperakim, Jumat (19/4), dan dibuka oleh Kepala Disperakim Muh Anwar Shodiq.
Penyelenggaraan FKP, kata Anwar Shodiq, untuk memperoleh pemahaman hingga solusi penyelenggara pelayanan (Disperakim) dengan masyarakat pemohon atas permasalahan yang ada. Selain itu, acara tersebut memberi kesempatan masyarakat menyampaikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.
"Hal ini sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik," jelasnya.
Baca juga : Bapperida Klaten Umumkan Pemenang Lomba Krenova 2024
Secara umum, manfaat FKP yaitu menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik serta meminimalisasi dampak kebijakan yang merugikan publik. Sedangkan manfaat bagi publik, antara lain masyarakat memperoleh pengetahuan/pemahaman terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
"Adapun manfaat bagi Disperakim, yakni memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan serta sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik," ujar Shodiq. Disperakim Klaten melayani sewa fasilitas umum Gedung Sunan Pandanaran, Alun-Alun, dan Grha Bung Karno. Kemudian, pelayanan penghuni rusunawa dan site plan perumahan pengembang.
Penyelenggaraan FKP standar pelayanan Disperakim Klaten, yang dipandu oleh Sekretaris Joko Suprapto, mendapat apresiasi dari stakeholders, pengguna layanan, dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Aye Kusbandono dan Aan dari event organizer Java Kreasindo, mengapresiasi dan menyambut positif penyelenggaraan FKP Disperakim.
"FKP standar pelayanan ini bermanfaat bagi pengguna layanan Disperakim Klaten. Ini karena publik memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan," kata Aan. (Z-2)
Arus mudik lebaran melalui jalur laut turun di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang diperkirakan mulai berlangsung Kamus (12/3), sehingga mulai dibuka posko lebaran.
MENTERI Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meresmikan Embung Karangjati di Blora. Embung senilai Rp8,5 miliar ini diproyeksikan mengairi 40 hektare lahan dan tingkatkan panen petani.
Pengaruh bibit siklon tropis, sistem tekanan rendah, serta sirkulasi siklonik memicu peningkatan pertumbuhan awan hujan di berbagai kawasan.
BSKDN Kemendagri mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) untuk memperkuat inovasi daerah melalui penyusunan policy brief
Capaian ini sekaligus mencatatkan Jawa Tengah sebagai daerah dengan serapan tenaga kerja tertinggi kedua di Pulau Jawa,
Kesenjangan akses medis antara kota dan desa harus segera diakhiri melalui jemput bola pelayanan.
Strategi penanganan dilakukan melalui skema peningkatan hingga rehabilitasi rutin untuk menjaga konektivitas antarwilayah.
Hingga Oktober 2025, kerusakan kawasan konservasi akibat tambang ilegal telah mencapai 409 hektare.
Tol Kanci-Pejagan, tercatat sebanyak 3.465 kendaraan melintas keluar tol sejak pukul 00.00 hingga pukul 08.00 WIB pagi tadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved