Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DINAS Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggelar forum konsultasi publik (FKP) dalam rangka peningkatan pelayanan. Kegiatan FKP digelar di Aula Disperakim, Jumat (19/4), dan dibuka oleh Kepala Disperakim Muh Anwar Shodiq.
Penyelenggaraan FKP, kata Anwar Shodiq, untuk memperoleh pemahaman hingga solusi penyelenggara pelayanan (Disperakim) dengan masyarakat pemohon atas permasalahan yang ada. Selain itu, acara tersebut memberi kesempatan masyarakat menyampaikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.
"Hal ini sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 dan PP Nomor 96 Tahun 2012 yang mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik," jelasnya.
Baca juga : Bapperida Klaten Umumkan Pemenang Lomba Krenova 2024
Secara umum, manfaat FKP yaitu menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik serta meminimalisasi dampak kebijakan yang merugikan publik. Sedangkan manfaat bagi publik, antara lain masyarakat memperoleh pengetahuan/pemahaman terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan.
"Adapun manfaat bagi Disperakim, yakni memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan serta sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan publik," ujar Shodiq. Disperakim Klaten melayani sewa fasilitas umum Gedung Sunan Pandanaran, Alun-Alun, dan Grha Bung Karno. Kemudian, pelayanan penghuni rusunawa dan site plan perumahan pengembang.
Penyelenggaraan FKP standar pelayanan Disperakim Klaten, yang dipandu oleh Sekretaris Joko Suprapto, mendapat apresiasi dari stakeholders, pengguna layanan, dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, tokoh masyarakat Aye Kusbandono dan Aan dari event organizer Java Kreasindo, mengapresiasi dan menyambut positif penyelenggaraan FKP Disperakim.
"FKP standar pelayanan ini bermanfaat bagi pengguna layanan Disperakim Klaten. Ini karena publik memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan," kata Aan. (Z-2)
Gelombang tinggi di perairan tersebut cukup berisiko terhadap kegiatan pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang, kapal barang dan penumpang.
Pemerintah provinsi sangat aktif dan peduli terhadap dunia usaha, bahkan turun langsung ke lapangan untuk memastikan sinergi berjalan.
Air laut pasang (rob) di perairan utara juga masih bertahan dengan ketinggian maksimum 0,9 meter pada pukul 05.00-09.00 WIB.
Realisasi investasi di Jawa Tengah pada semester pertama 2025 mencapai Rp45,58 triliun, atau 58,19% dari target investasi tahun ini.
BEBERAPA desa di kawasan lereng Gunung Merapi, di Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini mengalami kekeringan
Gelombang tinggi hingga 4 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan ketinggian 2,5 meter di perairan Karimunjawa bagian timur.
Balai Latihan Kerja (BLK) Semarang 1 milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah(Jateng) membuka pelatihan Pemandu Wisata Gunung seiring dengan banyaknya kecelakaan di gunung
SEBANYAK 1.411 guru swasta kategori prioritas (R1D) di Jawa Tengah telah lulus seleksi pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak 4 tahun lalu, namun belum penempatan
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di Jawa Tengah bakal menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat pada 2025. Total anggarannya mencapai Rp12,396 triliun
Kanwil Bea Cukai Jateng DIY resmi memberikan fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri komponen otomotif asal Semarang, PT PASI.
LOMBA lari biasanya dilakukan di jalan atau juga banyak dalam bentuk trail run yang dilakukan di jalan tanah atau di luar jalur biasa, tapi ada juga lari yang unik dilakukan di dalam sebuah mal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved