Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menekan tingginya angka stunting (tengkes) di wilayah tersebut melalui berbagai program. Di antaranya keterlibatan masyarakat dalam program Bapak-Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).
Program BAAS ini merupakan program BKKBN berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan partisipasi seluruh masyarakat (swasta) sebagai rasa kepedulian dalam rangka menurunkan angka stunting. Terkait hal ini telah digelar Rakerda Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalsel tahun 2024 di Banjarmasin, Kamis (18/4).
Kegiatan Rakerda dirangkai dengan pengukuhan BAAS Kalsel serta penandatanganan MoU dan perjanjian kerja BKKBN Kalsel bersama mitra/stakeholder, dan penyerahan secara simbolis dana alokasi khusus kepada bupati/wali kota se-Kalsel. Adapula penyerahan penghargaan bagi Pemprov Kalsel kategori Mitra Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting 2023
Baca juga : Bali Raih Prevalensi Stunting Terendah se-Indonesia
"Kita berharap seluruh elemen masyarakat saling kolaborasi untuk percepatan penurunan stunting di Kalsel," ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, Jumat (19/4).
Pemerintah pusat menargetkan angka stunting berada di angka 14% pada 2024.
Angka stunting di Kalsel masih tinggi. Berdasarkan data SSGI tahun 2021, prevalensi stunting di Kalsel sebesar 30 persen, kemudian turun menjadi 24,6 persen pada 2022. Menurut Roy, upaya menekan angka stunting ini penting bagi desain masa depan bangsa Indonesia yang akan memasuki fase puncak bonus demografi pada 2035-2045.
Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo mengatakan keuntungan dari bonus demografi, baru bisa dirasakan ketika kualitas SDM meningkat. Di mana keluarga, merupakan pintu utama untuk meningkatkan kualitas SDM. (Z-3)
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Data menunjukkan bahwa 20%–30% anak di Indonesia terdeteksi mengalami cacingan secara global.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Analis Kebijakan BNPT Haris Fatwa Dinal Maula, mengungkapkan bahwa ancaman terorisme dan radikalisme masih nyata di Indonesia sepanjang tahun 2025.
Meski jangkauan tim sudah cukup luas, Safrina mencatat masih ada beberapa wilayah yang belum tertangani sepenuhnya karena kendala akses.
Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan urgensi pencegahan stunting sejak masa krusial 1.000 hari pertama kehidupan, khususnya ketika bayi masih berada dalam kandungan. MBG 3B
PT Hengjaya Mineralindo resmi berkolaborasi dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengimplementasikan program Taman Asuh Sayang Anak
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved