Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
FORUM Penyelamat Pemilu Jurdil (FPPJ) Sidoarjo mendesak DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Seruan itu disampaikan FPPJ Sidoarjo di sebuah rumah makan di Sidoarjo, Senin malam (26/2). Hadir dalam kegiatan itu Co Captain Timnas Pemenangan AMIN Dhimam Abror Djuraid, para ulama dan puluhan pejuang perubahan.
Dalam pertemuan itu FPPJ Sidoarjo menyatakan menolak hasil Pemilu 2024 yang penuh kecurangan, ketidakadilan, intervensi, dan intimidasi.
Baca juga : Pengajuan Angket kian Pasti
Mereka juga menyatakan mosi tidak percaya kepada penyelenggara Pemilu 2024. FPPJ Sidoarjo bahkan menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi yang tidak memberikan teladan baik pada pelaksanaan Pilpres 2024.
Koordinator FPPJ Sidoarjo Achmad Yazid mengatakan timnya mendapat banyak laporan tentang kecurangan dari berbagai pihak. Seperti kepala desa yang diintimidasi penyelenggara negara memenangkan salah satu pasangan calon dan laporan tentang penggelembungan suara di TPS.
Hal itu dibuktikan dengan jumlah suara hasil coblosan lebih banyak dari pada jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Belum lagi pembagian sembako yang kuat dugaan disertai arahan untuk mendukung pasangan calon tertentu.
Baca juga : Angket Pemilu Curang
"Itu adalah pelanggaran dan Pemilu 2024 tidak terlaksana secara jujur dan adil. Maka dari itu FPPJ menolak hasil pemilu yang jelas-jelas curang itu," kata Yazid.
Yazid menegaskan langkah yang bisa diambil setelah menolak hasil pemilu. Pertama, menempuh jalur hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK). FPPJ akan berkoordinasi dengan Tim Hukum Nasional untuk menyiapkan bukti dan saksi.
"Mari kita kumpulkan bukti-bukti yang kita temukan untuk saksi-saksi di MK. Apakah siap?" tanya Yazid.
Baca juga : Dukungan Masyarakat Dorong Pemanggilan Hak Angket Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Hadirin pun menjawab lantang, "Siaaap. Lawan."
Langkah kedua di jalur politik melalui penggunaan hak angket di DPR RI. Hak angket ini akan dilakukan partai-partai pengusung di parleman, baik pengusung pasangan Anies-Muhaimin maupun Ganjar-Mahfud.
Co Captain Timnas AMIN Provinsi Jatim Dhimam Abror menambahkan, dia dan sejumlah ulama telah bertemu Anies Baswedan di kediamannya di Jakarta.
Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud : Hak Angket Difokuskan ke Dugaan Kecurangan Pemilu
Selama lima tahun memimpin Provinsi DKI Jakarta, tidak pernah memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya diri. Rumahnya berada di gang kecil, tidak seperti pejabat-pejabat lain.
"Pak Anies menyampaikan pesan, perjuangan belum selesai," kata Abror.
Para ulama juga bertemu langsung dengan tokoh-tokoh nasional yang ikut berjuang menuju perubahan. Pesannya sama, para pejuang perubahan diharapkan tidak berhenti memperjuangkan perubahan demi kemajuan Indonesia di masa depan.
"Ini sudah menjadi gerakan rakyat. Kita semua adalah pejuang perubahan. Jangan berhenti," tegasnya. (Z-3)
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved