Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
MEMPERINGATI Hari Pers Nasional, PWI Kota Tegal, Jawa Tengah, mengajak masyarakat mewujudkan Pemilu damai. Ajakan tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, baik KPU maupun Bawaslu, tetapi menjadi tugas bersama.
Aksi ajakan mewujudkan Pemilu damai digelar di depan gerbang Balaikota Tegal, di kawasan Alun-alun Kota Tegal, dengan membentangkan spanduk dan membagikan bunga serta cokelat, Jumat (9/2).
Selain diikuti oleh anggota PWI Kota Tegal, turut hadir pula Komisioner KPU Kota Tegal, Ketua Bawaslu Kota Tegal beserta anggota Panwascam.
Baca juga : PWI Surakarta Gelar Malam Tirakatan Hari Pers Nasional 2024 di Monumen Pers
Ketua PWI Kota Tegal, Meiwan Dani Ristanto, menyampaikan bersamaan dengan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus untuk memeriahkan HPN, maka PWI Kota Tegal mengadakan aksi damai.
"Kami mengajak masyarakat mensukseskan Pemilu pada 14 Februari 2024, dengan datang ke TPS-TPS menggunakan hak pilihnya," ujar Meiwan.
Meiwan menuturkan aksi bersama dilakukan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax yang menyesatkan.
Baca juga : Ketua PWI Jawa Barat Minta Wartawan Berperan Mendukung Pemilu Damai
"Dalam menerima informasi, sebaiknya masyarakat bisa lebih selektif, menyaringnya sebelum di sharing atau dibagikan. Jangan mudah percaya dengan isu-isu yang menyesatkan," ucap Meiwan.
Divisi Sosiali Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Kota Tegal, Thomas Budiono, mengingatkan kepada masyarakat pada 14 Februari 2024 datang ke TPS setempat menggunakan suaranya untuk memilih.
Selain itu pihaknya juga meminta masyarakat untuk menolak politik uang atau money politic dan tidak mudah diadu domba dengan adanya black campaign maupun politik adu domba.
Baca juga : Sahabat Ganjar Bantu Korban Kecelakaan Kapal di Tegal
"Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan. Berbeda pilihan adalah hal yang wajar, tak boleh memaksakan kehendak, karena Indonesia negara demokrasi. Junjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk wujudkan Pemilu yang[ damai," ujar Thomas.
Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, menyampaikan masa kampanye para calon berakhir 10 Februari 2024, dan pada 11-13 Februari 2024 merupakan masa tenang menjelang hari pelaksanaan Pemilu.
"Tdak boleh lagi ada caleg-caleg yang melakukan kampanye maupun blusukan. Jika pada masa tenang masih dijumpai calon yang berkampanye atau blusukan maka segera laporkan. Bisa melalui Panwascam maupun Panwaskel," pinta Fauzan. (Z-5)
YAYASAN Peduli Kesehatan dan Pers Indonesia resmi didirikan bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Minggu, 9 Februari 2025, di area Cagar Budaya Jakarta Weltevreden, Pasar Baru.
Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
BERTEPATAN dengan Hari Pers Nasional, belasan kontributor dari saluran televisi nasional TVRI, justru harus menelan pil pahit karena diberhentikan dari pekerjaannya.
Hari Pers Nasional Komnas Perempuan menekankan pentingnya perlindungan dan jaminan ruang aman bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan ada usaha para pemodal besar menguasai media untuk mengendalikan opini rakyat. Ia mengingatkan bahaya saat pemodal besar kuasai media
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan Hari Pers Nasional momentum untuk meningkatkan peran insan pers yang berintegritas dalam mewujudkan kemandirian bangsa.
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved