Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMPERINGATI Hari Pers Nasional, PWI Kota Tegal, Jawa Tengah, mengajak masyarakat mewujudkan Pemilu damai. Ajakan tersebut tidak hanya menjadi tugas pemerintah, baik KPU maupun Bawaslu, tetapi menjadi tugas bersama.
Aksi ajakan mewujudkan Pemilu damai digelar di depan gerbang Balaikota Tegal, di kawasan Alun-alun Kota Tegal, dengan membentangkan spanduk dan membagikan bunga serta cokelat, Jumat (9/2).
Selain diikuti oleh anggota PWI Kota Tegal, turut hadir pula Komisioner KPU Kota Tegal, Ketua Bawaslu Kota Tegal beserta anggota Panwascam.
Baca juga : PWI Surakarta Gelar Malam Tirakatan Hari Pers Nasional 2024 di Monumen Pers
Ketua PWI Kota Tegal, Meiwan Dani Ristanto, menyampaikan bersamaan dengan menjelang pelaksanaan Pemilu 2024 sekaligus untuk memeriahkan HPN, maka PWI Kota Tegal mengadakan aksi damai.
"Kami mengajak masyarakat mensukseskan Pemilu pada 14 Februari 2024, dengan datang ke TPS-TPS menggunakan hak pilihnya," ujar Meiwan.
Meiwan menuturkan aksi bersama dilakukan untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan berita-berita hoax yang menyesatkan.
Baca juga : Ketua PWI Jawa Barat Minta Wartawan Berperan Mendukung Pemilu Damai
"Dalam menerima informasi, sebaiknya masyarakat bisa lebih selektif, menyaringnya sebelum di sharing atau dibagikan. Jangan mudah percaya dengan isu-isu yang menyesatkan," ucap Meiwan.
Divisi Sosiali Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) KPU Kota Tegal, Thomas Budiono, mengingatkan kepada masyarakat pada 14 Februari 2024 datang ke TPS setempat menggunakan suaranya untuk memilih.
Selain itu pihaknya juga meminta masyarakat untuk menolak politik uang atau money politic dan tidak mudah diadu domba dengan adanya black campaign maupun politik adu domba.
Baca juga : Sahabat Ganjar Bantu Korban Kecelakaan Kapal di Tegal
"Masyarakat harus menjaga persatuan dan kesatuan. Berbeda pilihan adalah hal yang wajar, tak boleh memaksakan kehendak, karena Indonesia negara demokrasi. Junjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk wujudkan Pemilu yang[ damai," ujar Thomas.
Ketua Bawaslu Kota Tegal, Fauzan Hamid, menyampaikan masa kampanye para calon berakhir 10 Februari 2024, dan pada 11-13 Februari 2024 merupakan masa tenang menjelang hari pelaksanaan Pemilu.
"Tdak boleh lagi ada caleg-caleg yang melakukan kampanye maupun blusukan. Jika pada masa tenang masih dijumpai calon yang berkampanye atau blusukan maka segera laporkan. Bisa melalui Panwascam maupun Panwaskel," pinta Fauzan. (Z-5)
Acara kick-off ini turut dimeriahkan dengan kegiatan jalan santai, pertunjukan budaya, pembagian doorprize, serta penggalangan donasi kemanusiaan melalui PWI Peduli untuk korban bencana
YAYASAN Peduli Kesehatan dan Pers Indonesia resmi didirikan bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Minggu, 9 Februari 2025, di area Cagar Budaya Jakarta Weltevreden, Pasar Baru.
Prabowo menekankan pentingnya pers yang profesional, berintegritas, dan berkomitmen pada kepentingan bangsa di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
BERTEPATAN dengan Hari Pers Nasional, belasan kontributor dari saluran televisi nasional TVRI, justru harus menelan pil pahit karena diberhentikan dari pekerjaannya.
Hari Pers Nasional Komnas Perempuan menekankan pentingnya perlindungan dan jaminan ruang aman bagi jurnalis, khususnya jurnalis perempuan
PRESIDEN Prabowo Subianto mengingatkan ada usaha para pemodal besar menguasai media untuk mengendalikan opini rakyat. Ia mengingatkan bahaya saat pemodal besar kuasai media
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved