Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
AKTIVIS 98 melakukan aksi jalan mundur dari Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta hingga depan Istana Kepresidenan Gedung Agung, Malioboro, Yogyakarta, Kamis (8/2) malam. Aksi ini bentuk kritik atas pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah mematikan demokrasi yang diperjuangkan pada 1998.
"Aksi ini juga untuk mendoakan mereka yang gugur, yang hilang dan yang lenyap karena gerakan reformasi 1998. Mereka sangat berjasa membangun demokrasi Indonesia," kata Widihasto Wasana P, mantan aktivis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Ia dan aktivis yang melakukan aksi tidak ingin perjuangan demokrasi pada 98 telah mengalami kemunduran saat ini hingga kembali seperti Orde Baru. Bahkan, ada pihak yang menyebut, saat ini telah terjadi pembusukan demokrasi yang dilakukan segelintir oligarki dan kroni-kroninya.
Baca juga : Ketua Fourbes Minta Presiden, KPU, dan Bawaslu Jaga Netralitas dan Junjung Etika
Aktivis 98 dari UGM, Titok Hariyanto menyampaikan, nilai-nilai yang diperjuangkan pada 98 saat ini mendapat ancaman yang sangat serius. Oleh sebab itu, para aktivis 98 di DIY yang dulu memimpin aksi, saatnya untuk kembali merapatkan barisan
Dalam sejarah, rusaknya demokrasi mulai terjadi ketika penguasa sudah melanggar hukum dan etika demokrasi.
"Jangan pilih Paslon yang memiliki potensi melakukan pelanggaraan hukum dan membuka ruang otoritarian," papar dia.
Baca juga : Surya Paloh Inginkan Pemilu Digelar Secara Beradab dan Bersih
Ia mengatakan, aksi ini sekaligus memberi pelajaran sejarah bahwa calon pemimpin di Indonesia harus hadir dengan moral, etika, dan kebebasan.
Aktivis 98 dari UIN Sunan Kalijaga, In'am L Mustofa menyatakan, para aktivis 98 berjalan mundur kira-kira 150 m menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan membawa obor dan berjalan mundur.
Ia menyebut, rezim saat ini seenak sendiri menggunakan hukum untuk kepentingan sendiri dan melegalkan demi kesewenang-wenangannya.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
"Dengan obor ini, kita berusaha semaksimal mungkin menghidupkan lagi pelita demokrasi," kata dia. (Z-5)
Pejabat publik idealnya memaknai demokrasi dengan dialog dinamis, bukan hanya respons pasif pada tekanan massa.
Tulisan ini menelusuri dinamika politik Indonesia melalui lensa tiga filsuf Islam: Al-Farabi, Ibn Khaldun, dan Ali Shariati.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Dana Keistimewaan DIY 2026 akan dipangkas lebih dari 50% hingga menjadi Rp500 miliar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan, berat jika harus melakukan lobi-lobi
PEMERINTAH pusat merencanakan pengurangan Dana Keistimewaan (Danais) bagi DIY, sebesar 50%, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto mengatakan pemda perlu mencari sumber dana lain
KASUS Leptospirosis di Kota Yogyakarta dilaporkan meningkat signifikan meski musim hujan telah berakhir. Diduga, peningkatan kasus tersebut berkaitan dengan persoalan sampah.
Merayakan Hari Kemerdekaan. Indonesia bisa dengan mendatangi beragam tempat bersejarah dan sarat makna budaya.
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Duta Besar Australia untuk Indonesia Rod Brazier berkunjung ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang di Jawa Tengah pada 11-13 Agustus 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved