Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
AKTIVIS 98 melakukan aksi jalan mundur dari Alun-Alun Utara Keraton Yogyakarta hingga depan Istana Kepresidenan Gedung Agung, Malioboro, Yogyakarta, Kamis (8/2) malam. Aksi ini bentuk kritik atas pemerintahan Joko Widodo yang dinilai telah mematikan demokrasi yang diperjuangkan pada 1998.
"Aksi ini juga untuk mendoakan mereka yang gugur, yang hilang dan yang lenyap karena gerakan reformasi 1998. Mereka sangat berjasa membangun demokrasi Indonesia," kata Widihasto Wasana P, mantan aktivis Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Ia dan aktivis yang melakukan aksi tidak ingin perjuangan demokrasi pada 98 telah mengalami kemunduran saat ini hingga kembali seperti Orde Baru. Bahkan, ada pihak yang menyebut, saat ini telah terjadi pembusukan demokrasi yang dilakukan segelintir oligarki dan kroni-kroninya.
Baca juga : Ketua Fourbes Minta Presiden, KPU, dan Bawaslu Jaga Netralitas dan Junjung Etika
Aktivis 98 dari UGM, Titok Hariyanto menyampaikan, nilai-nilai yang diperjuangkan pada 98 saat ini mendapat ancaman yang sangat serius. Oleh sebab itu, para aktivis 98 di DIY yang dulu memimpin aksi, saatnya untuk kembali merapatkan barisan
Dalam sejarah, rusaknya demokrasi mulai terjadi ketika penguasa sudah melanggar hukum dan etika demokrasi.
"Jangan pilih Paslon yang memiliki potensi melakukan pelanggaraan hukum dan membuka ruang otoritarian," papar dia.
Baca juga : Surya Paloh Inginkan Pemilu Digelar Secara Beradab dan Bersih
Ia mengatakan, aksi ini sekaligus memberi pelajaran sejarah bahwa calon pemimpin di Indonesia harus hadir dengan moral, etika, dan kebebasan.
Aktivis 98 dari UIN Sunan Kalijaga, In'am L Mustofa menyatakan, para aktivis 98 berjalan mundur kira-kira 150 m menuju Istana Kepresidenan Gedung Agung, Yogyakarta. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan membawa obor dan berjalan mundur.
Ia menyebut, rezim saat ini seenak sendiri menggunakan hukum untuk kepentingan sendiri dan melegalkan demi kesewenang-wenangannya.
Baca juga : Mahasiswa Se-Solo Raya Tuntut Jokowi Bertanggung Jawab atas Rusaknya Demokrasi
"Dengan obor ini, kita berusaha semaksimal mungkin menghidupkan lagi pelita demokrasi," kata dia. (Z-5)
Struktur insentif politik Indonesia yang masih tersentralisasi membuat kompetisi elit nasional tetap berlanjut di level daerah.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai rencana DPR membahas terpisah revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada kemunduran demokrasi.
Menyambut perayaan Tahun Baru Imlek 2026, INNSiDE by Melia Yogyakarta menghadirkan promo makan malam spesial bertajuk A Taste of Prosperity.
Tutup aktivitas tambang ilegal yang menggunakan alat berat di dalam kawasan
Genpro berkomitmen menciptakan ekosistem pengusaha yang tidak hanya naik kelas secara finansial.
AKSI menolak Pilkada tak langsung yang mana pemilihan lewat DPRD digelar oleh BEM Nusantara DIY di Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
JUMLAH uang kartal yang keluar (outflow) dari Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta kepada perbankan dan masyarakat, selama periode Desember 2025 tercatat sebesar Rp1,34 triliun
MENUTUP libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 bandara Adisutjipto Yogyakarta resmi mengakhiri Posko Pelayanan Angkutan Udara pada hari Senin (5/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved