Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
TIM relawan pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (Amin) melaporkan dugaan pelanggar pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan Hasbi, Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.
Sekda Takalar diduga mengkampanyekan anak Presiden Joko Widodo dalam sebuah kegiatan Rembuk Guru yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar pada 10 Januari 2024.
Dalam penggalan video yang berasi satu menit tersebut, Hasbi mengatakan, "Jokowi mengatakan, jika anaknya menang, Insyaallah dilanjutkan program pengangkatan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) jutaan. Itu harus diapresiasi. Guru-guru itu kurang, dan kita tidak mau menambah beban APBD".
Baca juga : Jokowi Bagi Bansos karena Panik? Jusuf Kalla: Lebih dari Itu
Video Sekda Takalar yang viral. (Sumber : X)
Gabungan relawan pasangan Amin, Garda Amin, Selasa (16/1) melaporkan Hasbi, ke Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar. Yang menurut salah satu pelapor, Abdul Hasan mengatakan, laporan tersebut sebagai tindak lanjut viralnya video dukungan Sekda Takalar kepada salah satu calon, karena sudah menyalahi/melanggar netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara).
Baca juga : Setelah Viral, 14 Satpol PP Garut Diperiksa Bawaslu karena Memihak Prabowo-Gibran
"Laporan ini dilakukan untuk meredam kemarahan masyarakat yang sudah viral diperbincangkan, yang menganggap perilaku pejabat yang tidak netral dan provokatif sehingga dapat memunculkan terjadinya keributan antarpendukung pasangan capres dan cawapres yang merasa dirugikan, itu yang sangat kita sesalkan, padahal situasi selama ini sudah adem dan kondusif," urai Hasan.
Para relawan yang merupakan gabung 263 simul relawan pasangan Amin itu pun berharap, pihak Bawaslu Takalar bisa mengambil langkah tegas tas pelanggaran netralitas yang dilakuan Sekda Kabupaten Takalar itu.
Ketua Bawaslu Takalar Nellyati yang menerima langsung laporan tersebut. Dia mengatakan, pihaknya juga sudah melihat video tersebut, dan dianggap sebagai informasi awal.
Baca juga : Bisakah Presiden Jokowi Netral di Pemilu? Pakar: Tidak Mungkin
"Kami butuh waktu untuk berdiskusi secara internal dikelembagaan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam kasus tersebut," katanya.
Dia pun mengaku sudah membentuk tim pencari fakta untuk menindaklanjuti video tersebut, dan melihat video secara utuh, dan akan mengusut video Sekda Takalar itu hingga tuntas.
Sementara itu, Hasbi, Sekda Takalar membantah jika dirinya mengkampanyekan salah satu pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024.
"Itu videonya dipenggal-penggal tidak utuh, dan itu kegiatannya dihadiri banyak guru, dan saya juga hanya mengutip pernyataan Presiden Jokowi," kilahnya. (Z-4)
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Jika pemimpin negara sudah tidak netral dan mendukung salah satu pangangan, maka akan terjadi pelanggaran yang massal
Dari pemiliknya, hewan berbobot 1,28 ton dan tinggi badan 168 centimeter ini dibeli dengan harga Rp100 juta.
Peralatan yang modern dan digital ini bisa dijadikan contoh untuk standar kualitas rumah sakit dan manajemennya
Jokowi pada Sabtu menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022 dan menyebutnya sebagai sebuah kado bagi HUT RI.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved