Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan sejumlah influencer dan komunitas di Tangerang. Dalam diskusi tersebut, Kaesang ditanya soal bagaimana partainya dalam menyikapi para mantan gengster.
"Banyak anak-anak muda yang sekarang marak melakukan tindak kekerasan, bahkan melukai orang lain, bahkan korban jiwa. Ketika mereka mau berubah banyak dari kita, lingkungan acuh kepada mereka, dan nggak mau memberikan ruang," ujar seorang perwakilan dari Komunitas Tangsel Bersatu yang hadir dalam acara tersebut, di Kopiluvium, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (2/1) lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Bawaslu Jakpus Klaim tidak Ada Intervensi Istana soal Pemanggilan Gibran
Kaesang menjawab, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk dapat berubah. "Setiap orang kan pasti harus dikasih kesempatan. Karena kalau nggak dikasih kesempatan kita nggak tau dia akan berubah atau tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, Kaesang mengatakan bahwa untuk memberantas gengster, bisa dilakukan kolaborasi. Jika para mantan gangster itu sudah ingin berunah, kata dia, PSI siap menerima.
"Ya tadi aja kalau terkait memberantas gangster, kita bisa saling berkolaborasi. Nanti yang memberantas, nanti kalau mereka sudah mau tobat, sini dengan PSI kita kasih jalur yang baik, jalur yang benar," ungkapnya.
Baca juga: Timnas AMIN : Pelibatan Influencer Perlu Tetap Jaga Logika dan Etika
Kaesang mengatakan PSI memiliki banyak media untuk menampung anak muda yang ingin berubah. Yang penting, kata dia, mantan gangster itu memiliki kemauan untuk berubah.
"Kita punya semua medianya, tergantung nanti temen-temen tadi saya katakan saya sebutnya mantan gengster, mau jadi apa, ayo. Yang penting ada kemauan. Itu aja," pungkasnya. (P-3)
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Titi Anggraini mengatakan partai politik seharusnya patuh pada konstitusi. Hal itu ia sampaikan terkait putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Juru bicara PKS Muhammad Kholid mengatkan bahwa proses pemilihan berlangsung khidmat. Proses itu juga dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
PPP yang melirik figur di luar partai untuk jadi ketum juga imbas tidak berjalannya kaderisasi. Figur di luar partai yang berduit juga diperlukan untuk kebutuhan partai.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved