Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bertemu dengan sejumlah influencer dan komunitas di Tangerang. Dalam diskusi tersebut, Kaesang ditanya soal bagaimana partainya dalam menyikapi para mantan gengster.
"Banyak anak-anak muda yang sekarang marak melakukan tindak kekerasan, bahkan melukai orang lain, bahkan korban jiwa. Ketika mereka mau berubah banyak dari kita, lingkungan acuh kepada mereka, dan nggak mau memberikan ruang," ujar seorang perwakilan dari Komunitas Tangsel Bersatu yang hadir dalam acara tersebut, di Kopiluvium, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (2/1) lewat keterangan yang diterima.
Baca juga: Bawaslu Jakpus Klaim tidak Ada Intervensi Istana soal Pemanggilan Gibran
Kaesang menjawab, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk dapat berubah. "Setiap orang kan pasti harus dikasih kesempatan. Karena kalau nggak dikasih kesempatan kita nggak tau dia akan berubah atau tidak," ujarnya.
Lebih lanjut, Kaesang mengatakan bahwa untuk memberantas gengster, bisa dilakukan kolaborasi. Jika para mantan gangster itu sudah ingin berunah, kata dia, PSI siap menerima.
"Ya tadi aja kalau terkait memberantas gangster, kita bisa saling berkolaborasi. Nanti yang memberantas, nanti kalau mereka sudah mau tobat, sini dengan PSI kita kasih jalur yang baik, jalur yang benar," ungkapnya.
Baca juga: Timnas AMIN : Pelibatan Influencer Perlu Tetap Jaga Logika dan Etika
Kaesang mengatakan PSI memiliki banyak media untuk menampung anak muda yang ingin berubah. Yang penting, kata dia, mantan gangster itu memiliki kemauan untuk berubah.
"Kita punya semua medianya, tergantung nanti temen-temen tadi saya katakan saya sebutnya mantan gengster, mau jadi apa, ayo. Yang penting ada kemauan. Itu aja," pungkasnya. (P-3)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved