Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat sepanjang 2023 kewajiban tanam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) pada 1.308 perusahaan pemegang izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH)/Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) mencapai 608.278 hektare.
KLHK terapkan kebijakan corrective action sektor kehutanan dan penggunaan lahan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
Hal ini dikemukakan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) Kementerian LHK, Dr Hanif Faisol Nurofiq, di sela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemenuhan Kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan di Hotel Sheraton Grand Jakarta, Gandaria City, Jakarta, 20-21 Desember 2023.
"Menyikapi isu perubahan iklim dan dampaknya, dalam tujuh tahun terakhir KLHK telah melaksanakan corrective action pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan melalui berbagai kebijakan. Antara lain Pengelolaan Hutan berbasis Lanskap, moratorium permanen
(penghentian) pemberian izin hutan alam primer dan lahan gambut (PIPPIB)," terang Hanif Faisol Nurofiq.
"Kemudian penerapan prinsip daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, penyelarasan arah kebijakan LHK, pembangunan ketahanan iklim. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pengendalian deforestasi, Kemitraan Pemerintah Swasta, konservasi dan masih banyak lainnya," lanjutnya.
Dalam rakor yang dihadiri para pejabat KLHK, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Kerjasama Pelaksanaan Berusaha, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kepala Auditorat IV.B BPK, Kepala Dinas Provinsi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat serta perwakilan perusahaan PPKH.
Dirjen PKTL Hanif menegaskan tentang ribuan perusahaan IPPKH/PPKH punya kewajiban rehabilitasi DAS.
"Berdasarkan data yang kita miliki menunjukkan bahwa masih banyak PPKH yang belum tertib dan disiplin dalam melaksanakan
pemenuhan kewajiban PPKH. Dengan tantangan perubahan iklim yang begitu besar, pemerintah tidak mungkin menjawab tantangan tersebut sendiri. Maka dibutuhkan kerja kolaborasi dan peran serta para pemegang PPKH untuk mencapai target–target terkait pengendalian perubahan iklim," tegas Hanif.
baca juga: Dirjen PKTL Tinjau Lokasi Rehabilitasi DAS PT Vale Indonesia
Data Dirjen PDAS-RH mencatat per Oktober 2023 terdapat 1.308 IPPKH/PPKH dengan kewajiban rehabilitasi DAS seluas 608.278,31 hektare. Namun dari jumlah tersebut sebanyak 435 PPKH dengan luas 110.928,21 hektare belum mengusulkan lokasi rehabilitasi DAS.
Kemudian ada 1.635 unit PPKH memiliki kewajiban Reklamasi dan Re-vegetasi. Dari jumlah tersebut diketahui 350 PPKH telah bekerja/membuka areal dan sebanyak 130 PPKH yang telah bekerja di lapangan belum melakukan reklamasi.
Selanjutnya berdasarkan data Penggunaan Kawasan Hutan terdapat 134 IPPKH/PPKH, seluas 6.614 hektare yang sudah menyerahkan lahan kompensasi seluas 13.138 hektare.
"Masih terdapat 58 IPPKH/PPKH seluas 3.183 hektare yang belum menyerahkan lahan kompensasi seluas 5.944 hektare. Pada tahun 2023 terdapat piutang PNBP-PKH sebesar Rp2,463 triliun dan 59,81% Piutang PNBP-PKH masuk dalam Penanganan KPKNL," tutur Hanif. (N-1)
Minister of Environment and Forestry Siti Nurbaya Bakar emphasized that multilateral forums such as G7, G20, and UNFCCC require continuous support.
Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan akan memberi dampak signifikan terhadap pembukaan lapangan kerja. Pasalnya, untuk setiap ha yang akan disemai dibutuhkan 30-40 orang pekerja
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan dirinya mendapat arahan khusus dari Presiden Joko Widodo pada 2020.
Menteri LHK memaparkan bahwa selama 2019, KLHK telah dilakukan penanaman 207 ribu hektare dan penyediaan bibit 289 juta batang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama warga kembali melakukan kegiatan penanaman pohon. Kegiatan itu berlangsung dalam kunjungan kerja Presiden ke Desa Jatisari
Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) rakan terus melakukan secara intensif upaya rehabilitasi lingkungan untuk semakin mengurangi lahan kritis.
Salah seorang warga, Vianti, ibu rumah tangga, mengaku pendapatan keluarga meningkat.
BPBD Kota Langsa telah menurunkan dua unit perahu karet di dua lokasi berbeda serta melakukan evakuasi korban banjir.
Data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 ha atau 5,92 % dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.
Tata kelola air di DAS Kalsel perlu ditingkatkan, khususnya pengelolaan dan pengawasan air limpasan yang terjadi di daerah hulu melalui pembangunan prasarana penampungan dan pengaliran air.
Dua aspek rekayasa dalam pemulihan dampak banjir di Kalimatan Selatan sangat penting saling mendukung yakni rekayasa vegetatif dan rekayasa engineering.
BANJIR bandang menerjang sejumlah rumah warga dan menghanyutkan jembatan utama di Desa Kalongsawah, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, (6/9).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved