Peran Pemprov NTT Dipertanyakan pada Normalisasi DAS Waikomo

UPAYA menahan laju kerusakan di DAS Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, terganjal biaya.

Kerusakan DAS yang telah berlangsung sejak belasan tahun silam itu, dipicu ekploitasi material golongan C yang masif baik oleh penambang manual maupun oleh sebuah perusahaan penggilingan material C.

Hingga saat ini, kerusakan DAS Waikomo telah memakan korban yang tidak sedikit, antara lain, hilangnya belasan Petakan sawah maupun kebun milik warga.

Baca juga : Bertemu Komunitas Gila Selingkuh, Kepala BNPB Belajar Lestarikan DAS

Tak hanya itu, DAS yang memiliki kontur sangat rapuh karena dinding tebing pada sisi kiri dan kanan DAS yang berpasir itu, mudah dihancurkan oleh terjangan banjir. Terkini, pada 1 Januari 2025, banjir menghanyutkan ruas jalan yang menghubungkan Pasar Pada dan Terminal Barat sudah lenyap disapu banjir, jaringan pipa air bersih milik PDAM Lembata juga ikutan disapu banjir.

Warga setempat terutama pemilik sawah semakin khatir, jika tidak ditangani segera, seluruh sawah di DAS Waikomo tinggal cerita karena lenyap disapu banjir. Tak hanya itu, angka kemiskinan di Waikomopun menyumbang index kemiskinan bagi Kabupaten satu pulau itu.

Pemerintah Kabupaten, melalui Dinas Pekerjaan Umum setempat terpaksa melaksnakan Normalisasi secara sederhana. 

Baca juga : BRGM dan KLHK Tanam 3.000 Pohon di KHG Sungai Maluka dan Martapura

Kepala Dinas Pekerjaan Umum  Kabupaten Lembata, GIA Korohama menegaskan normalisasi yang dilakukannya, dengan mengandalkan material batu dan pasir yang ada di DAS. Karena itu pihaknya melarang siapapun tidak boleh membawa keluar material dari dalam DAS.

"Kita menggunakan alat berat milik Pemerintah untuk mengatur kembali alur kali dengan menumpuk material di sisi Timur agar air tidak langsung membentur dinding DAS," ujar Kadis Pekerjaan Umum Lembata, GIA Korohama. 

Sementara itu, Sekretaris LBH Aldiras, Elias Making mempertanyakan peran Pemprov NTT melalui BPDAS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

"Kalau memang Kewenangan pengelolaan DAS menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi NTT, maka jangan hanya diam. Buat riset, beri advice atau bahkan intervensi anggaran untuk normalisasi DAS Waikomo secara baik. Harus ada langkah penyelamatan oleh Pemrov NTT terutama pada masa pemerintahan Gubernur Meki Lakalena dan Wagub Joni Asadoma," tandas Elias. 

Ia mengatakan, laju kerusakan DAS Waikomo jangan dipandang sebagai hal biasa saja, sebab ini menyangkut hajat hidup petani dan masa depan sentra produksi pangan. (S-1)