Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI sekelompok orang dengan membawa bendera PDIP, menggeber motor saat PSI sedang menggelar acara di Kabupaten Pati, Jawa Tengah berpotensi memicu konflik karena mengarah ke provokasi.
"Kalau saya melihat itu tindakan tidak bagus, bisa dibilang ke arah arogansi, kalau seperti ini tentu mengarah kepada tindakan yang memicu konflik, berpotensi ke arah provokasi," kata Ujang lewat keetrangan yag diterima, Senin (18/12).
Baca juga: Dukungan Masyarakat NU kepada Anies-Muhaimin Disebut sudah 60%
Ujang mendorong semua pihak untuk menahan diri dalam masa kampanye dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang memancing emosi partai dan kubu lain.
"Karena kita ingin menjadikan tahun pemilu ini penuh kedamaian penuh kebahagiaan dalam konteks tertentu ya penuh keadaban," katanya.
Baca juga: Pemilih Muda Cenderung Berpikir Rasional, Muak dengan Gimik
Oleh karena itu, Ujang berpesa agar siapapun peserta peserta pemilu dan masyarakat harus bijaksana menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada konflik maupun provokasi.
"Kita ini bangsa besar, kita ini masyarakat sudah dewasa maka hal-hal yang mengarah ke arah konflik dan provokasi mesti dijauhi dan dihindari agar pemilu kita menjadi aman damai tertib dan menghasilkan pemimpin yang bagus berkualitas," pungkasnya. (P-3)
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved