Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
DALAM perhelatan Hari Nusantara (Harnus) pada Rabu (13/12) di Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, pemerintah akan menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah kepala daerah dan kepala perangkat daerah.
Satyalancana Wira Karya ini diberikan kepada kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang membidangi kelautan yang melakukan inovasi, serta berhasil dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan wilayah lautnya.
Baca juga: Menteri Trenggono: Hasil Konas Pesisir XI Jadi Masukan Perubahan UU Kelautan
Inovasi bidang kelautan ini juga merupakan bagian dari upaya kepala daerah dan kepala perangkat daerah dalam menguatkan pelayanan kepada masyarakat pesisir.
Pengusulan Satyalancana Wira Karya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil Kemendagri).
Baca juga: Sektor Kelautan Menjadi Kekuatan Ekonomi Baru Cianjur Selatan
Adapun beleid yang mengatur penganugerahan ini, antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Bidang Pemerintahan dalam Pengelolaan, Pengembangan, dan Pembangunan Kelautan dan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Rencananya, penyematan tanda kehormatan ini akan dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Menteri Perhubungan selaku Ketua Pelaksana Pusat Hari Nusantara 2023 pada perayaan Puncak Hari Nusantara 2023.
“Ini untuk menjadi penyemangat kepada kepala daerah dan jajarannya bahwa upaya dan kerja kerasnya mengelola wilayah lautnya akan mendapatkan apresiasi," ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri Safrizal ZA.
Safrizal ZA mengatakan penetapan kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang akan menerima Satyalancana Wira Karya ini telah melalui seleksi ketat. Ditjen Bina Adwil Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait, menurutnya, telah melakukan sejumlah tahapan, seperti verifikasi berkas administrasi dan teknis hingga peninjauan langsung ke lapangan untuk melihat kesesuaian dokumen usulan dengan kondisi lapangan.
“Kami sangat hati-hati dalam mengusulkan kepala daerah dan kepala perangkat daerah yang mendapatkan tanda kehormatan ini. usulan calon penerima beserta kebijakan dan inovasi program kelautan di verifikasi berdasarkan ketentuan pada Permendagri 41 Tahun 2016” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Penilai Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Amran yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penilai Satyalancana Wira Karya menerangkan kunjungan lapangan tidak hanya dilakukan oleh Ditjen Bina Adwil Kemendagri. Akan tetapi, melibatkan kementerian dan lembaga lain, seperti Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekretariat Militer Presiden.
“Setelah proses verifikasi berkas administrasi dan teknis, kami menyerahkan nama-nama calon penerima tanda kehormatan ke lembaga hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) sebelum peninjauan lapangan. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bersih dari masalah hukum,” papar Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri tersebut.
Pada Harnus di Kota Tidore Kepulauan ini akan disematkan Satyalancana Wira Karya untuk lima kepala daerah yang proses seleksinya telah dilakukan pada 2023. Mereka adalah Gubernur Kalimantan Barat, Bupati Sumenep, Bupati Trenggalek, Bupati Banyuwangi, dan Bupati Wakatobi. Kemudian, empat kepala daerah dan satu kepala dinas yang proses seleksinya dilakukan pada 2022 adalah Gubernur Jawa Timur, Bupati Bantaeng, Bupati Kepulauan Selayar, Wali Kota Palopo dan Kepala Dinas Perikanan Nias Utara. (RO/P-3)
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Anggaran semuanya berasal dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkecuali biaya perjalanan dibebankan pada para kepala daerah.
Retret kepala daerah gelombang kedua di IPDN ini untuk mengukuhkan persatuan sebagai satu bangsa.
Wamendagri mengungkapkan pembatasan waktu makan tersebut diterapkan sebagai bagian dari kedisiplinan dalam rangkaian retret yang diikuti 86 kepala daerah
Geografi yang unik menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai pengelola salah satu ekosistem terpenting di bumi, tetapi juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Masyarakat yang tinggal di pesisir Kota Cirebon, Jawa Barat, diminta mewaspadai potensi rob beberapa hari ke depan.
Tanaman tersebut tidak hanya berupa tanaman hias. Terdapat pula tanaman yang memiliki nilai tambah secara ekonomi dengan media hidroponik.
Dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menanam lebih dari 50.000 pohon mangrove di 14 lokasi berbeda secara serentak.
Para pengurus HAPPI yang baru saja dilantik diharapkan berperan dan ambil bagian dalam kebijakan pembangunan kelautan dan kemaritiman Indonesia.
Penanaman mangrove sebagai komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dengan membantu melindungi, memperbaiki, dan memperbarui bumi melalui pelestarian ekosistem mangrove.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved