Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sumatra Barat mendirikan posko identifikasi korban bencana atau disaster victim identification (DVI) untuk membantu mengidentifikasi korban erupsi Gunung Marapi, Sumatra Barat.
Posko ini bertempat di kantor Wali Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam.
Dokter Wika purnama Sari mengatakan posko ini didirikan untuk proses identifikasi korban.
Baca juga: Mensos: Bantuan untuk Korban Letusan Gunung Marapi Disalurkan dari Aceh
Pasalnya, korban mengalami luka bakar.
Basarnas merilis menemukan 11 pendaki meninggal dunia.
Baca juga: BNPB: 28 Pendaki belum Turun dari Gunung Marapi
Saat ini jenazah mereka masih dalam proses evakuasi dan pencarian korban. (Z-2)
Tim SAR gabungan kembali menemukan sembilan bodypack pada hari keempat operasi pencarian korban bencana longsor di Kampung Pasirkuning.
Tim DVI Polda Sulsel rampungkan pengambilan data ante mortem keluarga korban pesawat IAT ATR 42-500. Wamen KKP pastikan pendampingan penuh bagi keluarga korban di Makassar.
Polisi kumpulkan data 8 korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 milik IAT. Proses identifikasi menunggu evakuasi jenazah di Sulsel.
Menurut dia, proses pencarian korban kebakaran akan dimaksimalkan sambil menunggu pembersihan dari pengelola gedung karena untuk mengetahui detail struktur bangunan.
Penyebab kematian ketiganya setelah dilakukan proses identifikasi premier maupun sekunder yang dilakukan oleh pihak RS Polri, tim DVI Polda Metro Jaya dan Inafis.
Polri masih melakukan proses identifikasi ke-11 korban meninggal dunia dalam kecelakaan di Subang, Jawa Barat.
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menegaskan penertiban aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Sumbar masih berjalan melalui kerja tim terpadu lintas sektor.
PEMERINTAH pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved