Pemprov NTT Diminta Jangan Kalah Lawan Sindikat TPPO

KEPALA Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengirim pesan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tetap berperang melawan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasalnya, sindikat TPPO kini beroperasi sampai pelosok NTT. Tidak sedikit korban TPPO pulang kampung dalam kondisi tak bernyawa. Selama 2023, BP2MI mencatat 136 korban TPPO asal NTT dinyatakan meninggal.

Dari jumlah itu, 132 jenazah dipulangkan untuk dimakamkan di daerah masing-masing di NTT, sedangkan empat lainnya dimakamkan di negara tempat mereka bekerja.

Pesan Benny tersebut ditulis di secarik kertas kemudian diperlihatkan melalui video zoom meeting yang ditampilkan di layar berukuran besar saat Diskusi Pubik Jilid 2, dengan tema Perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di Kupang, Selasa (21/11). Diskusi Jilid 1 digelar di Batam, Kepulauan Riau pada April 2023.

Benny menyampaikan pesan dari ruang perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. "Tidak ada kata berhenti untuk berperang melawan sindikat TPPO, Pemda tidak boleh kalah," ujarnya.

Diskusi dilanjukan dengan pengukuhan 61 anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia 2023 oleh Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi.

Dalam sambutannya, Rinardi mengulang pesan Presiden Jokowi kepada BP2MI untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ujung rambut sampai ujung kaki dan harus tuntas. "Bagi saya, ini bukan pesan biasa, tetapi pesan tentang keberpihakan secara moral dan dedikasi," ujarnya.

Menurutnya, situasi penempatan pekerja migran Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat TPPO dan darurat penempatan ilegal. Saat ini, negara sedang menghadapi perang semesta terhadap sindikat yang mengorbankan para pekerja migran, yang rata-rata adalah perempuan.

Baca juga:

> 2.840 Korban TPPO Diselamatkan, Terbanyak Pembantu Rumah Tangga

> Berani Berantas Perdagangan Perempuan, Auw Tjoei Lan Raih Apresiasi dari PSMTI

"Ada 4,8 juta  pekerja migran Indonesia tercatat secara resmi, tetapi ada 4,2 juta pekerja migran lainnya yang tidak tercatat secara resmi,| dan 90% dari 4,2juta itu menjadi korban penempatan ilegal," ujarnya.

Dari 2020 sampai 2023, terdapat 115.506 PMI yang terkendala, seharusnya difasilitasi oleh negara, tetapi saat yang sama, negara tidak hadir. Kemudian ada 225.000 PMI meninggal di luar negeri, ditangani kepulangan jenazah sampai ke rumah msaing-masing.

Selanjutnya ada 3.496 PMI yang sakit dan ditangani kesembuhannya, dan 100.858 PMI yang mengalami kendala sehingga harus dideportasi. "Karena itu, di forum ini saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh dan tegas bahwa negara kita sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal," kata Rinardi.

Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam situasi yang gamang bahkan hukum yang harusnya tegak, dilemahkan oleh berbagai pihak. Kondisi itu membuat negara seakan tak berdaya memberikan perlindungan kepada setiap 
anak bangsa.

Pembicara lainnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sylvia Pekujawang minta para peserta rapat mencari mekanisme dan sistem kerja dua aspek TPPO tersebut yakni pencegahan atau pemberatasan dan penempatan ilegal.

"Pemerintah kabupaten dan kota tinggal mensinergikan ini  supaya bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk  menjadikan setidaknya NTT jangan lagi menjadi darurat TPPO," katanya. (Z-6)