Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPALA Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengirim pesan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) agar tetap berperang melawan sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pasalnya, sindikat TPPO kini beroperasi sampai pelosok NTT. Tidak sedikit korban TPPO pulang kampung dalam kondisi tak bernyawa. Selama 2023, BP2MI mencatat 136 korban TPPO asal NTT dinyatakan meninggal.
Dari jumlah itu, 132 jenazah dipulangkan untuk dimakamkan di daerah masing-masing di NTT, sedangkan empat lainnya dimakamkan di negara tempat mereka bekerja.
Pesan Benny tersebut ditulis di secarik kertas kemudian diperlihatkan melalui video zoom meeting yang ditampilkan di layar berukuran besar saat Diskusi Pubik Jilid 2, dengan tema Perang semesta melawan sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia di Kupang, Selasa (21/11). Diskusi Jilid 1 digelar di Batam, Kepulauan Riau pada April 2023.
Benny menyampaikan pesan dari ruang perawatan di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta. "Tidak ada kata berhenti untuk berperang melawan sindikat TPPO, Pemda tidak boleh kalah," ujarnya.
Diskusi dilanjukan dengan pengukuhan 61 anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Sindikat Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia 2023 oleh Sekretaris Utama BP2MI, Rinardi.
Dalam sambutannya, Rinardi mengulang pesan Presiden Jokowi kepada BP2MI untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari ujung rambut sampai ujung kaki dan harus tuntas. "Bagi saya, ini bukan pesan biasa, tetapi pesan tentang keberpihakan secara moral dan dedikasi," ujarnya.
Menurutnya, situasi penempatan pekerja migran Indonesia saat ini sedang menghadapi darurat TPPO dan darurat penempatan ilegal. Saat ini, negara sedang menghadapi perang semesta terhadap sindikat yang mengorbankan para pekerja migran, yang rata-rata adalah perempuan.
Baca juga:
> 2.840 Korban TPPO Diselamatkan, Terbanyak Pembantu Rumah Tangga
> Berani Berantas Perdagangan Perempuan, Auw Tjoei Lan Raih Apresiasi dari PSMTI
"Ada 4,8 juta pekerja migran Indonesia tercatat secara resmi, tetapi ada 4,2 juta pekerja migran lainnya yang tidak tercatat secara resmi,| dan 90% dari 4,2juta itu menjadi korban penempatan ilegal," ujarnya.
Dari 2020 sampai 2023, terdapat 115.506 PMI yang terkendala, seharusnya difasilitasi oleh negara, tetapi saat yang sama, negara tidak hadir. Kemudian ada 225.000 PMI meninggal di luar negeri, ditangani kepulangan jenazah sampai ke rumah msaing-masing.
Selanjutnya ada 3.496 PMI yang sakit dan ditangani kesembuhannya, dan 100.858 PMI yang mengalami kendala sehingga harus dideportasi. "Karena itu, di forum ini saya ingin mengatakan dengan sungguh-sungguh dan tegas bahwa negara kita sedang berada pada situasi darurat penempatan ilegal," kata Rinardi.
Menurutnya, Indonesia sedang berada dalam situasi yang gamang bahkan hukum yang harusnya tegak, dilemahkan oleh berbagai pihak. Kondisi itu membuat negara seakan tak berdaya memberikan perlindungan kepada setiap
anak bangsa.
Pembicara lainnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sylvia Pekujawang minta para peserta rapat mencari mekanisme dan sistem kerja dua aspek TPPO tersebut yakni pencegahan atau pemberatasan dan penempatan ilegal.
"Pemerintah kabupaten dan kota tinggal mensinergikan ini supaya bisa menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk menjadikan setidaknya NTT jangan lagi menjadi darurat TPPO," katanya. (Z-6)
Jejaring TPPO dalam dunia pekerjaan memang sangat kompleks, baik di negara asal maupun di negara tujuan. Oleh sebab itu, dirinya mendorong agar jejaring ini dapat segera dibongkar.
Pemprov Sumut membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menjadi motor utama mengatasi persoalan perdagangan manusia yang masih marak di Sumut.
Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kategori gawat darurat
TPPO merupakan sebuah tindakan yang terencana dan sistematis. Mulai dari perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan
Sebagai daerah yang cukup banyak mengirim pekerja migran ke dalam maupun luar negeri, warga Lembata sangat rentan mengalami tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Pemerintah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Jumat (16/5) menandatangani komitmen pembentukan Gugus Tugas Pencegahan TPPO
Pulau Kera seluas 48 hektare berada di wilayah Kabupaten Kupang, tetapi hanya berjarak 5 mil dari Kota Kupang.
TIM Penyidik Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) menahan tiga tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi dana rehabilitasi sekolah.
Motivasi diberikan kepada para peserta MPLS di sela-sela kunjungannya ke Flores Timur selama dua hari
Benda itu meliputi 40 kilogram artefak hasil ekskavasi yang terbagi menjadi 15 kategori, termasuk perhiasan, alat bantu, keramik, gerabah, serta sisa kerangka dari 3 individu leluhur
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
KOMUNITAS Bidara di Mbay, Kabupaten Nagekeo, Flores, NTT, melakukan kegiatan sosialisasi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim bagi para pemuda, pelajar, nelayan, petani, mahasiswa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved