Kasus TPPO di NTT Masuk Kategori Gawat Darurat

KASUS tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kategori gawat darurat. Hal ini ditegaskan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Putu Elvina di Labuan Bajo, Kamis (27/6).

Data BP2MI NTT mencatat 120 PMI asal NTT dipulangkan kembali dalam kondisi meninggal dunia di tahun 2022. Sementara hingga 25 Mei 2022, sudah 54 jenazah dipulangkan melalui Bandara El Tari Kupang.

"Banyaknya pemulangan bukan karena kesuksesan tetapi malapetaka. Ini mengindikasikan upaya perlindungan baik dari asal daerah sampai tempat tujuan bekerja, ternyata regulasi yang mendukung perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) baik resmi maupun non prosedural bermasalah," ungkap Putu.

Baca juga : Pemda Lembata Bentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanggulangan TPPO

Putu juga menyebut banyaknya PMI asal NTT yang berangkat secara non prosedural, hal ini menggambarkan lemahnya upaya pencegahan secara administratif.

"Permasalahan TPPO di NTT kategori darurat, NTT sebagai daerah pengirim itu memang melihat makin rentannya masyarakat jadi korban, dan mayoritas PMI pergi bekerja melalui jalur non prosedural," ujarnya.

Menurut Putu,  pola migrasi PMI asal NTT tidak bersifat langsung, tetapi melalui wilayah transit, seperti Batam, Entikong, Nunukan, Medan, Jakarta, Natuna, dan Surabaya.

Baca juga : Pemprov NTT Diminta Jangan Kalah Lawan Sindikat TPPO

Tingginya kasus TPPO di NTT kata Putu tidak terlepas dari tingkat kemiskinan dan rendahnya pendidikan masyarakat di daerah itu. 

"PMI NTT itu berada dalam kondisi kemiskinan yang terus menerus hingga kemudian kalau berbicara soal HAM mereka berada dalam kondisi tidak layak sebagai manusia. Sehingga upaya yang mereka lakukan adalah bagaimana iming-iming bekerja di luar negeri adalah hal yang fantastis buat mereka untuk sekedar menyambung hidup," ungkapnya. 

Upaya pencegahan telah dilakukan salah satunya melalui Perda Nomor 7 Tahun 2016 serta peraturan pembentukan satgas. Namun kerja-kerja satgas itu menurutnya belum maksimal, kasus TPPO di NTT terus meningkat setiap tahun. 

"Implementasi di lapangan belum mampu mengubah banyak hal, masyarakat NTT yang memilih bekerja ke luar NTT melalui jalur non prosedural semakin tinggi," pungkasnya. (Z-8)