Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
NETRALITAS aparatur sipil negara (ASN) jadi atensi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menjelang Pemilu 2024, semua ASN sudah diultimatum tidak berpihak kepada calon atau pasangan calon yang akan berkontestasi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menuturkan netralitas ASN setiap pesta demokrasi sudah dijelas diatur Undang Undang Nomor 30/2023. Pemerintah daerah pun, lanjut Ruhli, mempertegas soal netralitas ASN menghadapi pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut.
"Surat edaran dan instruksi yang ditembuskan ke Disdikpora mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan netralitas ASN sebelum, selama, dan sesudah Pemilu 2024," kata Ruhli, Rabu (15/11).
Ruhli menegaskan jika nanti terjadinya adanya oknum ASN ditemukan berafiliasi kepada calon atau pasangan calon, maka bakal ada sanksi kepegawaian. Bentuk sanksinya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
"Apabila ada yang ketahuan, kita akan proses sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari teguran ringan, sedang, dan berat," pungkasnya.
Baca juga:
> Fraksi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri
> Lima Rumah Rusak Berat akibat Tanah Longsor di Cianjur
Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Cianjur, Sukirman, menegaskan secara keorganisasian, PGRI akan bersikap netral pada Pemilu 2024. Artinya, PGRI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
"Terkait dengan tahun politik, bahwa PGRI secara organisatoris nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan partai. PGRI tidak akan mengarahkan. Tapi ketika dalam hal di lapangan, yang namanya personal itu silakan," tegas Sukirman, belum lama ini.
Karena itu, kata Sukirman, harus bisa dibedakan konteks organisasi dengan masing-masing personal keanggotaan.
Jumlah keanggotaan PGRI Kabupaten Cianjur lebih kurang sebanyak 7.815 orang guru. Jumlahnya hanya beberapa persen dari sekitar 19 ribuan guru di Kabupaten Cianjur.
"PGRI itu merupakan organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga), PGRI bersifat unitaristik. Artinya, tidak membeda-bedakan, baik itu guru TK, SD, SMP, ataupun SMA dan SMK," pungkasnya. (Z-6)
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
Ini adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera menegaskan bahwa tidak ada pemotongan gaji baru bagi ASN terkait tabungan perumahan sejak 2020
Kabupaten Toba selalu masuk dalam kategori rentan, yang artinya masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan bersama
Calon kepala sekolah Sekolah Rakyat berasal dari ASN pemerintah daerah, sementara tenaga pendidik berasal dari PPPK yang direkrut Kemensos.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved