Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
NETRALITAS aparatur sipil negara (ASN) jadi atensi di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menjelang Pemilu 2024, semua ASN sudah diultimatum tidak berpihak kepada calon atau pasangan calon yang akan berkontestasi.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ruhli Solehudin, menuturkan netralitas ASN setiap pesta demokrasi sudah dijelas diatur Undang Undang Nomor 30/2023. Pemerintah daerah pun, lanjut Ruhli, mempertegas soal netralitas ASN menghadapi pesta demokrasi rakyat lima tahunan tersebut.
"Surat edaran dan instruksi yang ditembuskan ke Disdikpora mengimbau pendidik dan tenaga kependidikan untuk menjalankan netralitas ASN sebelum, selama, dan sesudah Pemilu 2024," kata Ruhli, Rabu (15/11).
Ruhli menegaskan jika nanti terjadinya adanya oknum ASN ditemukan berafiliasi kepada calon atau pasangan calon, maka bakal ada sanksi kepegawaian. Bentuk sanksinya disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya.
"Apabila ada yang ketahuan, kita akan proses sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari teguran ringan, sedang, dan berat," pungkasnya.
Baca juga:
> Fraksi PDIP Usul Pembentukan Panja Netralitas Polri
> Lima Rumah Rusak Berat akibat Tanah Longsor di Cianjur
Sebelumnya, Ketua PGRI Kabupaten Cianjur, Sukirman, menegaskan secara keorganisasian, PGRI akan bersikap netral pada Pemilu 2024. Artinya, PGRI tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.
"Terkait dengan tahun politik, bahwa PGRI secara organisatoris nonpartisan dan tidak berafiliasi dengan partai. PGRI tidak akan mengarahkan. Tapi ketika dalam hal di lapangan, yang namanya personal itu silakan," tegas Sukirman, belum lama ini.
Karena itu, kata Sukirman, harus bisa dibedakan konteks organisasi dengan masing-masing personal keanggotaan.
Jumlah keanggotaan PGRI Kabupaten Cianjur lebih kurang sebanyak 7.815 orang guru. Jumlahnya hanya beberapa persen dari sekitar 19 ribuan guru di Kabupaten Cianjur.
"PGRI itu merupakan organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Sesuai AD/ART (anggaran dasar/anggaran rumah tangga), PGRI bersifat unitaristik. Artinya, tidak membeda-bedakan, baik itu guru TK, SD, SMP, ataupun SMA dan SMK," pungkasnya. (Z-6)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema kerja bekerja dari rumah (work from home) atau WFH dampak dari kenaikan harga minyak.
PEMERINTAH Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperketat pengawasan terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) guna menangkal praktik gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan.
Transfer dana THR dari pemerintah pusat sudah masuk ke rekening kas umum daerah (RKUD).
Pensiunan harus menjaga keamanan data pribadi dan tidak memberikan informasi penting kepada pihak yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pencairan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN) diperkirakan akan rampung dalam waktu sekitar satu pekan ke depan.
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved