Minimalisir Konflik Nelayan, Sosialisasi Zonasi Tangkapan Ikan Digencarkan

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Semarang bersinergi menggencarkan sosialisasi zona tangkapan ikan. Hal itu guna meminimalisir potensi konflik antar nelayan.

"Banyak masalah nelayan di Jawa Tengah yang terkait zonasi tangkapan ikan. Makanya kita akan lakukan sosialisasi," kata Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Semarang, Kolonel Laut (E) Joko Andriyanto usai bertemu Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (1/10).

Joko menjelaskan, wilayah kerja Lanal Semarang mencakup perairan laut Utara Jawa Tengah hingga Pulau Bawean Jawa Timur. Sepanjang wilayah tersebut, seringkali ditemukan masalah terkait zona tangkapan ikan.

Baca juga : HNSI Gelar Munas di Bali, Kesejahteraan Nelayan Jadi Pembahasan

Dicontohkan dia, kasus nelayan Juwana Pati dan Jepara yang menangkap ikan di perairan laut Kalimantan beberapa watu lalu.

"Di sana banyak perkumpulan nelayan. Kita akan sosialisasi terkait zonasi (tangkap ikan) untuk menghindari konflik," katanya.

Baca juga : Komunitas Nelayan Pesisir Ajarkan Cara Membuat Pempek di Muara Enim Sumsel

Ditambahkan Joko, sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi penting, mengingat Pj Gubernur Jateng pernah menyampaikan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan nelayan di wilayahnya.

Sinergitas dengan Pemprov Jateng itu, lanjut Joko, tidak hanya dalam hal sosialisasi wilayah tangkapan ikan, tetapi juga terkait beberapa program prioritas yang digencarkan oleh PJ Gubernur Jateng. Program itu diantaranya menjaga ketahanan pangan masyarakat.

Joko mengaku, belum lama ini Danlanal Semarang melaksanakan program Ketahanan pangan di Kabupaten Kendal.

Sementara itu, Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana mengapresiasi langkah dari Danlanal Semarang dalam upaya melindungi nelayan dan menjaga ketahanan pangan tersebut.

Menurut dia, sinergitas itu diperlukan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Sebab pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan membutuhkan keterlibatan dari instansi dan pihak lain.

"Memang soal ketahanan pangan ini harus dilakukan bersama-sama. Perlindungan dan kesejahteraan nelayan juga harus menjadi prioritas," katanya. (Z-5)