Wali Kota Makassar Minta PLN Tanggung Jawab terkait Kebakaran

HINGGA akhir Oktober kasus kebakaran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mencapai 340 kejadian. Sekitar 102 di antara jumlah itu diakibatkan korsleting listrik. Hal itu berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Makassar. Kerugian materiil akibat kebakaran senilai Rp19,12 miliar.

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menyampaikan harapannya kepada PT PLN (persero) agar bisa bertanggung jawab secara sosial di tengah pemadaman bergilir dan bahaya kebakaran. Hal itu diutarakan Danny Pomanto lantaran insiden kebakaran di SMP Negeri 8 Makassar diakibatkan korslet kipas angin yang lupa dimatikan saat terjadi pemadaman bergilir di Kota Makassar. Insiden itu menjadi bukti bahwa jelas sekali di CCTV merekam kipas angin itu korslet sampai muncul percikan api.

Menurut Danny, pada saat aktivitas sekolah, semua perangkat, termasuk kipas angin dan lainnya, dalam keadaan nyala. "Lalu terjadi mati lampu selama empat jam dan semua pulang. Setelah itu, listrik menyala dan perangkat yang tidak dimatikan aktif kembali," ungkap Danny.

Baca juga: Lahan Kosong di Depok Terbakar

Hal itulah yang menjadi penyebab muncul percikan api dan terjadi kebakaran. "Saya kira jalan keluarnya ialah PLN harus punya tanggung jawab sosial. Kita kan tidak mengerti soal naik tegangan atau turun. Siapa yang tahu? Kadang-kadang tegangan turun, rusak," keluh Danny.

"PLN bisa memberi pencerdasan kepada seluruh masyarakat. Kalau perlu PLN membantu untuk mendiagnosa kabel yang sudah rawan. Masyarakat ini kan tidak tahu kasihan. Jangankan masyarakat, saya saja tidak tahu kabel yang bagus atau tidak," sambungnya.

Baca juga: 3 Pegawai Pajak Ditjen Pajak Sumatra Selatan Terjerat Korupsi

Danny Pomanto tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Apalagi sehari sebelumnya, kebakaran juga menelan dua korban, ibu dan anak. "Saya rasa ini cukup dua korban. Saya miris sekali padahal ini orang dititipkan ke mertuanya. Jadi aduh saya sangat sedih sekali mendengar. Apalagi cerita-cerita penyelamatan anak itu," ungkapnya.

Dia menginginkan agar sikap PLN juga berimbang. Contohnya, ada pemadaman harus pula ada edukasi, karena jika masyarakat lambat membayar juga diberi sanksi. (Z-2)