Komitmen Penggunaan Produk dalam Negeri masih Jauh dari Target

SELURUH kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada belanja pengadaan barang dan jasa. Mereka menandatangani komitmen itu di depan Penjabat Gubernur Bey Machmudin, Rabu (25/10).

"Targetnya, setiap bagian menggunakan 97% produk dalam negeri. Kami berharap komitmen ini bisa dicapai dengan baik," ujar Bey.

Dia menekankan adanya dua sisi pelaksanaan komitmen tersebut, yakni sisi pengunaan dan pencatatan. "Kami juga minta kepala daerah di Jawa Barat juga menyisir kembali penggunaan produk dalam negeri dalam setiap proyeknya."

Baca juga: Menkeu Dorong Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri

Sebisa mungkin, kata Bey, terdapat kandungan lokal di setiap pengadaan. Untuk mengawal komitmen ini, Pemprov Jawa Barat juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat.

"Saya pikir semuanya akan mencapai target. Kalau bukan kita siapa lagi pakai produk dalam negeri," sambungnya.

Bey juga berujar bahwa penggunaan produk dalam negeri akan meningkatkan kesempatan kerja, membuka peluang kerja serta meningkatkan utilisasi nasional. Selain itu, peningkatan penggunaan produk dalam negeri diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri, sehingga mampu bersaing di pasar dunia.

Baca juga: Influencer Harus Bantu Promosikan Produk Lokal

Lebih jauh lagi P3DN diharapkan dapat mengurangi ketergantungan kepada produk luar negeri, sehingga bisa menghemat devisa negara.

Sementara itu, Plh Sekretaris Daerah Jabar Eni Rohyani menuturkan realisasi penggunaan produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Jabar pada 2022 mencapai 49,73% atau sebesar Rp1,1 triliun. Jumlah itu jauh di bawah nilai komitmen.

Sementara pada 2023, sampai dengan minggu ke-3 Oktober, realisasi penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 27,56% atau sebesar Rp1,978 triliun dari nilai komitmen sebesar Rp7,177 triliun. (Z-6)