Pemkab Cianjur Siapkan Rp225 M untuk Bangun Infrastruktur

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menganggarkan dana sekitar Rp225 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah selatan. Alokasi anggaran sebesar itu merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan calon daerah otonom baru (CDOB) Kabupaten Cianjur Selatan.

Bupati Cianjur Herman Suherman menuturkan, anggaran sebesar itu dialokasikan tahun ini. Menurut Herman, anggaran infrastruktur yang sangat besar itu merupakan alokasi terbesar sepanjang sejarah di Kabupaten Cianjur.

"Anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Cianjur dan pemerintah pusat," kata Herman seusai pencanangan Titik Nol Kilometer CDOB Cianjur Selatan di Desa Mekarlaksana Kecamatan Sindangbarang, Senin (23/10).

Herman menuturkan Desa Mekarlaksana disiapkan menjadi pusat pemerintahan seandainya Cianjur Selatan menjadi kabupaten. Pemerintah daerah setempat sudah menyediakan lahan seluas 40 hektare untuk pembangunan gedung-gedung pemerintahan.

Baca juga: Jelang Akhir Tahun, Penerimaan Pajak Daerah di Cianjur Capai Rp200 M

"Siteplan pembangunan yang akan kita susun berawal dari titik nol kilometer di Desa Mekarlaksana. Kami (Pemkab Cianjur di sini punya lahan hampir 40 hektare. Insyaallah kami sudah membuat siteplan-nya. Nanti di sini akan dibangun kantor bupati, gedung-gedung forkopimda, termasuk kantor dinas sudah terpetakan," terang Herman.

Herman menyadari betul, sebagai kabupaten induk, Pemkab Cianjur harus mempersiapkan segala sesuatunya dari sekarang seandainya nanti CDOB Cianjur Selatan terealisasi. Terutama berbagai kebutuhan infrastrukturnya, termasuk pembangunan Pendopo.

"Pada 2020 kita rencananya akan membongkar Mess Pemkab Cianjur di dekat kantor Kecamatan Sindangbarang untuk Pendopo. Namun karena ada pandemi covid-19, anggarannya direfokusing. Insyaallah pada 2025 kita anggarakan 
karena pada 2024 ada Pilkada," ujarnya.

Berbagai kontribusi pikiran, saran, pendapat, dan masukan dari berbagai pihak harus segera didiskusikan, disusun, dan segera direncanakan dengan matang.  Sehingga ketika keputusan penetapan CODB Kabupaten Cianjur Selatan terwujud, maka berbagai hal berkaitan dengan itu sudah betul-betul matang.

"Membangun Cianjur tak bisa hanya oleh pemerintah. Harus bersama-sama. Kita niatkan bersama-sama. Saya menunggu saran dan pendapat dari PMCK (Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul) dan masyarakat lainnya," tegasnya.

Pencanangan titik nol kilometer CDOB pemekaran Cianjur Selatan menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah setempat terhadap pemekaran wilayah yang sekarang tinggal menunggu persetujuan pemerintah pusat. "Pencanangan ini menjadi bentuk keseriusan dan harapan kita bersama untuk percepatan calon daerah otonom baru Kabupaten Cianjur Selatan," tuturnya.

Baca juga: Kapolri akan Tambah Polda dan Personel di Daerah Otonomi Baru

 Herman menegaskan bukan perkara mudah mencapai berbagai tahapan yang harus dilalui untuk mewujudkan CDOB Kabupaten Cianjur Selatan. Upayanya sudah dilakukan sejak puluhan tahun lalu.

"Kita patut bersyukur bahwa hampir 20 tahun perjuangan masyarakat Cianjur Selatan untuk memekarkan diri. Alhamdulillah, ketika saya menjadi Plt bupati, datang Ketua PMCK (Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul) dan masyarakat  meminta agar CDOB Cianjur Selatan bisa dilanjutkan," pungkas Herman.

Jika CDOB Kabupaten Cianjur Selatan terwujud, maka ada 14 kecamatan yang akan memisahkan diri. Wilayahnya terdiri dari Kecamatan Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Tanggeung, Cijati, Kadupandak, Takokak, Cibinong, Cikadu, Leles, Cidaun, Naringgul, Agrabinta, dan Sindangbarang.

Luas wilayah yang akan menjadi DOB Cianjur Selatan di 14 kecamatan itu ditaksir mencapai 231.105,88 hektare. Wilayahnya tersebar di 161 desa dengan jumlah penduduk sekitar 629.499 jiwa. (Z-6)