Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jaminan hak bagi warga Pulau Rempang yang terkena dampak pembangunan proyek Rempang Eco City.
Menurut Bahlil, ada beberapa biaya yang akan diberikan pemerintah untuk warga Rempang terdampak, seperti uang tunggu dan uang sewa rumah atau kontrakan. Nominal uang tunggu sebesar Rp1,2 juta per orang, sedangkan uang sewa rumah sebesar Rp1,2 juta per Kepala Keluarga (KK).
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrick Lewerissa mendukung keputusan pemerintah lewat Kementerian Investasi untuk memberikan ganti rugi kepada warga Pulau Rempang yang terdampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City adalah langkah yang tepat dan patut didukung.
Baca juga: Pengamat Hingga DPR Dukung Bahlil Satukan Investor Lokal dengan Asing
“Saya setuju dengan langkah-langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan pemerintah terkait warga masyarakat di Pulau Rempang yang terkena dampak langsung dari rencana investasi Eco City di pulau tersebut, terutama terkait dengan apa yang disebut uang tunggu dan uang sewa,” kata Hendrick Lewerissa kepada wartawan, Selasa (17/10).
Politisi Partai Gerindra itu menuturkan pemerintah perlu menguatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan uang tunggu dan uang sewa atau kontrakan kepada masyarakat agar mereka mengetahui hal tersebut dan tidak terjadi aksi penolakan.
Selain itu, pemerintah juga diminta konsisten dengan apa yang sudah diputuskan dan tidak lagi berubah dikemudian hari dengan alasan kurangnya anggaran atau sejenisnya.
Baca juga: Relawan Pro08 Anggap Bahlil Layak Jadi Cawapres Prabowo
“Yang paling penting adalah niat baik pemerintah ini disosialisasikan secara baik kepada masyarakat terdampak agar mereka dapat memahami dan menerimanya dengan baik. Hal lain yang mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah adalah memastikan besaran jumlah uang yang mereka akan terima sesuai dengan apa yg sudah diputuskan oleh pemerintah agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah positif,” ucapnya.
“Biasanya dan sering terjadi di berbagai tempat, implementasi dan realisasi dana-dana kompensasi dari pemerintah tidak diterima secara utuh oleh masyarakat, sehingga merusak trust warga atau masyarakat kepada pemerintah. Ini yang harus diperhatikan dengan baik,” tambahnya.
Politisi asal Maluku ini sangat memahami langkah yang diambil Menteri Bahlil dalam meredam aksi penolakan dan memastikan masa depan warga Pulau Rempang lebih sejahtera.
“Saya memahami langkah Menteri Bahlil dalam memitigasi dampak sosial dari investasi tersebut kepada masyarakat,” jelasnya.
Lebih jauh, Hendrick mengatakan negara masih membutuhkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi warga Pulau Rempang.
“Kita tidak bisa menolak investasi, kita butuh investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan serta memberi manfaat ekonomi berupa PAD kepada daerah dan pajak serta pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kepada negara,” paparnya.
Meski begitu, Hendrick mengingatkan pemerintah untuk tetap mengutamakan etika dalam berinvestasi agar hak-hak masyarakat tidak terabaikan, serta mengontrol para investor agar tidak sewenang-wenang melanggar aturan yang telah ada demi kelestarian lingkungan, baik itu lingkungan hidup maupun lingkungan sosial.
“Namun, investasi yang seharusnya dilakukan di Indonesia adalah investasi yang etis dan responsif. Etis yaitu mengharuskan semua kegiatan investasi mematuhi semua norma aturan yang berlaku dalam negara hukum Indonesia, dan responsif terhadap tanggungjawab kepada lingkungan baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial,” pintanya.
“Kami akan gunakan hak konstitusional kami sebagai Anggota DPR untuk mengawasi langkah-langkah pemerintah di Pulau Rempang, untuk memastikan agar kepentingan semua pihak terkait investasi tersebut terproteksi dengan baik,” tutupnya. (RO/Z-1)
Realisasi investasi di Kabupaten Indramayu pada triwulan I 2025 menembus Rp362 miliar.
Pengguna bisa memanfaatkan layanan edukasi dan bimbingan trading dari professional analyst secara gratis.
PT Allianz Global Investors Asset Management Indonesia, sebuah perusahaan manajemen investasi, secara resmi mengumumkan kemitraan strategis dengan Standard Chartered Indonesia.
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kesepakatan besar dengan Jepang.
Investasi hulu migas hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai kisaran US$16,5 miliar–US$16,9 miliar.
Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan pihak-pihak yang menyebut kondisi ekonomi Indonesia sedang gelap.
40 pegawai Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengikuti Pelatihan Jurnalistik: Teknik Penulisan dan Fotografi untuk Media Sosial dan Website.
Menteri Rosan Roeslani menjabarkan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, realisasi investasi menembus Rp9.117,4 triliun dari triwulan IV-2014 hingga triwulan III-2024.
Sementara realisasi investasi 10 tahun Jokowi menembus Rp9.117,4 triliun dari triwulan IV-2014 hingga triwulan III-2024
Realisasi investasi hilirisasi terbesar selama empat tahun terakhir berasal dari sektor mineral dengan kontribusi investasi smelter mencapai Rp759,83 triliun.
Rosan menjelaskan kehadiran pabrik tersebut sebagai komitmen pemerintah bersama swasta untuk membangun ekosistem kendaraan listrik,
Indonesia masih kalah dari Vietnam yang industrial park-nya sudah lebih dari 62% menggunakan tenaga listrik berbasis clean energy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved