Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
SEBANYAK 6.331 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mendapat bantuan langsung tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2023.
Penyerahan BLT DBHCHT secara simbolis dilakukan oleh Bupati Sri Mulyani di Pendapa Kabupaten, Senin (25/9). Besaran BLT DBHCHT Rp1,2 juta per orang.
Kepala Dinsos P3APPKB Klaten, Moch Nasir, melaporkan BLT yang diberikan kepada buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten bersumber dari DBHCHT 2023 sebesar Rp7,597 miliar.
Baca juga: Pemda NTB Lindungi 10 Ribu Petani dan Buruh Tani dalam Program BPJAMSOSTEK
"Pemberian BLT DBHCHT untuk mengurangi beban kehidupan para buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten yang saat ini aktivitas mereka berkurang di pertembakauan," katanya.
BLT DBHCHT setiap bulan Rp300.000 per orang dan bantuan diberikan selama selama empat bulan. Sehingga, masing-masing menerima Rp1,2 juta dan langsung dimasukkan ke rekening tabungan penerima.
Sementara itu, Sri Mulyani menjelaskan bahwa penerima BLT DBHCHT yang hadir adalah perwakilan dari 6.331 buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok di Kabupaten Klaten.
Baca juga: Kekeringan Landa 13 Desa, BPBD Klaten Terus Gelontorkan Bantuan Air Bersih
Sri Mulyani berharap BLT DBHCHT yang diberikan dapat membantu meringankan beban hidup buruh tani tembakau dan buruh pabrik rokok yang berkurang aktivitasnya dalam bidang pertembakauan.
Fenomena El Nino yang mengakibatkan cuaca ekstrem dan musim kemarau panjang menyebabkan tanaman tembakau tidak bisa tumbuh subur. Hasil panen pun jauh berkurang baik kuantitas maupun kualitasnya.
"Nah, untuk mendukung semangat para buruh dan petani tembakau di Kabupaten Klaten agar mereka tetap beraktivitas di bidang pertembakauan, pemerintah memberikan BLT DBHCHT," ujar Sri Mulyani. (Z-6)
Moratorium selama tiga tahun akan menciptakan stabilitas ekosistem pertembakauan dan memberi ruang bagi petani serta pelaku industri agar tidak gulung tikar.
Seruan moratorium atau menghentikan sementara kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) selama tiga tahun ke depan semakin menguat.
Pemerintah didorong melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Moratorium akan mempertimbangkan pengendalian konsumsi hasil tembakau, industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan capaian negara, dan peredaran rokok ilegal.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 memicu kekhawatiran serius di kalangan legislatif dan pelaku ekonomi nasional.
Pemerintah didorong untuk melakukan deregulasi dan revitalisasi industri guna meringankan beban sektor padat karya.
Hadir menyaksikan karnaval budaya, Bupati Hamenang Wajar Ismoyo, Wakil Bupati Benny Indra Ardhianto, Ketua DPRD Edy Sasongko, Forkopimda, dan jajaran Kepala OPD Klaten.
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, digelar di Alun-alun Klaten, Minggu (17/8).
Workshop sinden yang merupakan program Dewan Kesenian Klaten 2025, diikuti 52 sinden/penyanyi dari 26 kecamatan di Kabupaten Klaten.
Bupati Klaten Desak Pencabutan Pasal Tembakau dalam PP 28/2024
"Ini bukan sekadar apem. Tetapi, dilihat bagaimana spirit di masa lalu untuk bisa saling memaafkan, bertoleransi, dan menjaga kerukunan warga masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten,"
Hingga akhir Juli, jumlah kasus leptospirosis di Kabupaten Klaten mencapai 97 kasus dengan 18 kematian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved