Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
RAPAT Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Bojonegoro berlangsung hingga pukul 23.55 WIB, Selasa (5/9/2023). Rapat pembahasan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 dari awal tidak sesuai timeline yang ditentukan.
Dari jadwal yang dibuat melalui Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bojonegoro, pada Rabu (30/8/2023), seharusnya sudah dihelat rapat paripurna penetapan KUA PPAS APBD tahun 2024. Namun, hingga malam tadi, antara Banggar dan TAPD belum juga menyelesaikan rapat yang seharusnya selesai di tingkat komisi. Hal ini membuat Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah turun tangan.
Orang pertama di kota minyak tersebut menginterupsi rapat dan ikut membaur untuk memaparkan dua pertanyaan dari Banggar tentang pembebasan lahan untuk fly over dan hibah comby oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Sebagai pemilik kewenangan di daerah, Anna berwenang penuh meluruskan pembahasan rapat yang terkesan tidak berujung. Terlebih, TAPD hanya berdasarkan penugasan. "Saya lima tahun sebagai bupati tidak pernah ikut rapat banggar kecuali kondisi yang mengharuskan seperti sekarang," tegasnya.
Baca juga: Kang Emil Mengaku Bangga Memimpin Jawa Barat
Anna menyatakan fly over sangat dibutuhkan rakyat, sehingga butuh dukungan dari semua pihak termasuk DPRD. Namun justru yang terjadi yaitu penekanan anggaran. "Kalaupun itu berkaitan dengan kinerja bisa dilakukan melalui forum pengawasan," tandasnya.
Selain itu, Bupati juga menegaskan bantuan alat pertanian (alsintan), salah satunya comby, sudah masuk dalam SIPD. Dia mempersilakan semua pimpinan dan anggota Banggar untuk membuka aplikasi dan mengecek melalui online. Bahkan, ia meminta rapat ditunda 15 menit untuk DKPP mencetak data tersebut.
Baca juga: Pemkab Garut Fokus Distribusikan Air Bersih
Tindakan tegas Bupati Anna Mu'anawah langsung direspons Banggar melalui rapat internal. Hasil semula Banggar sepakat melanjutkan rapat pada hari ini, Rabu (6/9/2023).
Namun kembali dengan tegas, Anna menyebutkan sesuai aturan dan regulasi yang ada, rapat pembahasan KUA PPAS harus diselesaikan hari ini, Rabu (6/9/2023), dan Kamis (7/9/2023) dilaksanakan paripurna penetapan. "Apabila tidak segera disepakati, akan kami kirimkan rancangan APBD tahun 2024, mengingat batas waktu pembahasan P-APBD 2023 harus segera dilaksanakan," tegasnya.
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, akhirnya meminta kembali masukan dari seluruh anggota Banggar yang kemudian menyepakati bersama hasil pembahasan. "Besok kita lanjutkan meski ranah internal, finalisasi, dan dilanjutkan paripurna," tutupnya.
Dari penegasan itulah, akhirnya Banggar menyepakati beberapa poin yang dibahas dengan TAPD di antaranya pengadaan lahan fly over, pengadaan bendungan Karangnongko, tambahan anggaran di sekretariat DPRD, tambahan anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tambahan anggaran pada dinas peternakan dan perikanan, belanja hibah alsintan di DKPP, belanja hibah KONI pada Dinpora. (RO/Z-2)
SEBANYAK 6 peserta aksi tolak UU TNI dan RUU Polri di gedung DPRD Bojonegoro, Jawa Timur, ditangkap aparat kepolisian.
Berdasarkan pantauan, debit permukaan sungai Bengawan Solo di wilayah Kelurahan Ledok Wetan Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan.
Tindak lanjut dari Nota Kesepakatan ini adalah dibentuknya SMAN 2 Taruna Pamong Praja Jatim di Kabupaten Bojonegoro.
SEKITAR 100 hektare (Ha) tanaman padi di sawah puso atau gagal panen akibat terendam banjir karena Sungai Bengawan Solo meluap di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (Jatim).
GENANGAN banjir luapan sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jatim mengalami peningkatan di kawasan hilir.
BANJIR luapan sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jatim, mengakibatkan 13 desa dari lima kecamatan tergenang, Rabu (22/1).
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved