Ketua Forum ASN Papua Minta Pemerintah Pusat Cermat Tunjuk Pj Gubernur

KETUA Forum Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Nattan Ansanay meminta pemerintah pusat untuk cermat dan tepat menunjuk Penjabat (Pj) Gubernur Papua pengganti Lukas Enembe yang akan segera habis masa jabatannya. Pentingnya posisi Pj Gubernur Papua kali ini, menurut Nattan, karena banyaknya persoalan yang saat ini muncul, mulai dari tata kelola pemerintahan, struktur ASN, hingga dinamika sosial politik dan keamanan di Provinsi Papua.

"Bahwa sudah ada usulan tiga nama dari DPR Provinsi Papua tentu sudah melalui banyak pertimbangan dan kami meyakini mereka adalah putra putri terbaik. Namun jauh lebih penting dari itu agar jadi pertimbangan pemerintah pusat termasuk Presiden adalah pejabat yang ditunjuk harus benar-benar melalui pertimbangan yang sangat cermat, baik kapasitasnya, kompetensi, utamanya integritas kepemimpinan," ungkap Nattan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/8).

Menurut dia, Provinsi Papua saat ini meninggalkan banyak masalah, utamanya dalam tata kelola pemerintahan termasuk ASN yang bersumber dari tidak kredibelnya pemimpin. Belum lagi, tumpang tindih aturan yang berdampak pada terbengkalainya pelayanan publik serta kuatnya tarik-menarik kepentingan politik dalam kerja-kerja birokrasi.

"Tata kelola ASN seringkali menyalahi aturan, birokrasi berjalan ke mana, arahan pimpinan kemana semua serba tidak jelas. Ini harus jadi catatan pemerintah pusat," jelas Nattan.

Pj Gubernur Papua yang akan datang, lanjut dia, tidak cukup karena pertimbangan gelar atau kepangkatan semata tetapi lebih penting dari semua itu adalah keikhlasan hati untuk memimpin di Provinsi Papua.

"Tunjuk orang yang jujur, tidak ambisius, karakternya kuat, tidak mudah dipengaruhi, dan yang pasti orang yang dekat dengan rakyat. Provinsi Papua butuh reformasi total agar kembali ke rel yang benar," sambungnya.

Baca juga: Pemkab Garut Siapkan Rp300 juta untuk Menunjang Kegiatan Nelayan

Ia menambahkan, Provinsi Papua tidak bisa diurus dengan cara-cara biasa oleh orang-orang yang tidak memiliki visi kuat dan jangka panjang untuk memajukan Papua. Bukan juga orang yang haus kuasa apalagi sekedar mencari keuntungan.

"Kami meyakini pemerintah pusat mengerti soal di Papua hari ini dan tahu juga caranya. Jangan sampai pemerintah pusat ikut andil merusak Papua karena menunjuk Pj Gubernur Papua yang salah, sebab masyarakat dan kami ASN juga akan jadi korbannya," tegas Nattan.

Dia beberkan juga, dari tiga nama yang diusulkan, terdapat nama Pelaksana Harian Gubernur Papua Ridwan Rumasukun yang sedang tersangkut persoalan karena masalah hukum yang dialami Gubernur nonaktif Lukas Enembe, selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Provinsi Papua. Selain itu, yang bersangkutan juga sedang dalam laporan yang diajukan oleh DPR Papua untuk mempertanggungjawabkan Realisasi Dana Tambahan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5,1 triliun dan menjadi temuan BPK RI.

"Jadi dari sisi ini menurut kami yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria, dan lagi tidak masuk dalam usulan keaslian OAP. Ini harus kami sampaikan secara jujur, apa adanya," tukas Nattan.

Maka itu, pemerintah pusat sebenarnya tinggal mempertimbangkan dua usulan nama saja yaitu Anthonius Ayorbaba dan Juliana J Waromi.

Meski melihat kondisi yang saat ini ada, bagi Nattan, peluang pemimpin perempuan yaitu Juliana Waromi sebaiknya diberi perhatian khusus untuk memimpin Provinsi Papua.

"Setidaknya perjalanan saya selaku ASN murni yang bertugas 23 tahun lebih di Pemprov Papua cukup paham kondisi daerah hari ini. Dan sepengetahuan kami juga, Ibu Juliana Waromi punya rekam jejak yang sangat mumpuni dengan bekal pengalaman panjang di Provinsi Papua untuk bisa diberi kepercayaan sebagai Pj Gubernur Papua yang akan datang," pungkas Nattan. (RO/I-2)