Hadapi Kemarau, Pemkab Garut Ingin Bangun 10 Sumur Bor

PEMERINTAH Kabupaten Garut, Jawa Barat, melalui Dinas Pertanian akan membangun 10 titik sumur bor untuk mengantisipasi musim kemarau berdampak kekeringan lahan persawahan dan air bersih. Pembangunan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Beni Yoga, mengatakan kekeringan yang terjadi di tahun ini akan berdampak pada air bersih dan lahan pertanian sehingga pemerintah berupaya membangun sumur bor menggunakan APBN di 10 lokasi. Sekarang baru memasuki proses lelang untuk pengeboran sumur agar lahan dan warga tidak kesulitan air bersih.

"Pembangunan sumur bor yang dilakukan berada di bagian selatan dan utara, mengingat lokasi tersebut paling parah jika terjadi musim kemarau yang berdampak pada kurangnya air bersih dan lahan pertanian kekeringan. Akan tetapi, untuk sentra produksi sayuran, terutama cabai merah, bawang, sebagai penyumbang inflasi terbesar akan menjadi priotitas," ujar Beni, Sabtu (12/8/2023).

Baca juga: Purbalingga Siapkan Asuransi untuk 1.500 Hektare Sawah

Pembangunan sumur bor yang menjadi prioritas berada di Cikajang dan Cisurupan karena sentra produksi berada di sana. Setiap masa panen, sayuran dikirim ke wilayah Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, dan Bandung. Satu titik sumur bor berkapasitas cukup besar dan diharapkan bisa mengairi 50 hingga 75 hektare lahan sawah serta masyarakat dapat mengambilnya.

"Di Kabupaten Garut secara keseluruhan ada 3.000 hektare lahan masih mengalami intensitas kekeringan ringan tidak gagal panen. Akan tetapi, 70% produksi pertanian diklaimnya masih bisa diselamatkan," ujarnya.

Baca juga: Pesan Cinta Lingkungan dalam Parade Budaya SMAN 1 Aesesa

Selain membangun sumur bor, pemerintah daerah mengajak petani mengikuti program asuransi usaha tani padi (AUTP) dan bentuk jaminan perlindungan untuk minimalisasi kerugian yang disebabkan kekeringan lahan pertanian. Sudah terdaftar 2.000 hektare luas lahan pertanian dalam program tersebut dan nanti terkait dengan komoditas padi dan jagung.

"Untuk tahun depan menargetkan luas lahan yang akan mendapatkan AUTP pada musim kemarau bisa bertambah dari yang sekarang dan paling tidak tahun depan bisa mencapai 5 ribu hektare. Program asuransi tani selama ini memiliki kewajiban iuran sebesar Rp180 ribu per hektare per musim tanam dan klaim keuntungan jika ada pertanian yang rusak atau gagal panen bisa diklaim Rp6 juta per hektare," pungkasnya. (Z-2)