Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
MASA jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman berakhir pada 5 September mendatang. Namun, DPRD Sulawesi Selatan tidak mengajukan tiga nama penjabat (Pj) gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan, menunggu hasil Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar 2024.
DPRD Sulsel tidak mengambil kesempatan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia itu, lantaran anggota dewan tidak bersepakat, banyak yang walkout, dan akhirnya peserta rapat paripurna penetapan nama Pj Gubernur Sulsel, tidak kuorum, sehingga tidak dapat dilanjutkan.
DPRD Sulsel pun batal mengajukan tiga nama calon Pj gubernur, setelah berkali-kali melakukan skorsing sidang, hingga Selasa (8/8) malam. Lantaran sidang berlangsung alot, semua fraksi mengajukan nama calon Pj gubernur yang berbeda.
Baca juga : TNI Aktif tak Bisa Ujug-Ujug Jadi Pj Kepala Daerah
"DPRD Sulsel tidak mengajukan nama Pj Gubernur Sulsel," tukas Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari.
Menurutnya, itu jalan terakhir. "Jumlah anggota dewan yang hadir tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, sidang tidak dapat dilanjutkan. Sidang paripurna sempat molor dan kita skorsing dua kali masing-masing 2x30 menit atau satu jam karena belum memenuhi kuorum. Jumlah anggota yang hadir sebelum sidang di-skorsing yaitu 42 orang. Namun setelah sejam berlalu dan skorsing sidang dicabut, jumlah anggota tetap belum memenuhi kuorum. Jumlahnya bahkan berkurang menjadi 40 orang," urai Ina.
Baca juga : Ini 3 Nama Penjabat Wali Kota Bengkulu Usulan DPRD
Dia menjelaskan, sesuai dengan tata tertib dalam pengambilan keputusan harus setengah dari jumlah kuota. "Jika mengacu pada jumlah anggota DPRD Sulsel yang sebanyak 85 orang, maka harusnya jumlah kuorum mencapai 42+1 orang atau 43 orang. Dua kali skorsing tidak mencapai 43 jumlah anggota," jelasnya.
Pada rapat sebelumnya, DPRD Sulsel telah membahas mengenai pengajuan nama-nama calon Pj Gubernur Sulsel. Hasil pembahasannya pun mengerucut menjadi empat nama, yaitu :
1. Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Prof Aswanto
2. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Bahtiar.
3. Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Menko Polhukam Laksmana Muda Abdul Rivai
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kemenpan RB Jufri Rahman
"Dari kemarin memang hasil rapat kita mengerucut keempat nama itu," aku Ina.
Kendati tidak ada usulan nama Pj Gubernur Sulsel, tidak akan berpengaruh pada kosongnya pemerintahan setelah Gubernur Sulsel berakhir masa jabatannya. Pasalnya, DPRD Sulsel sebenarnya tidak punya kewajiban untuk mengusulkan nama-nama itu. "Itu hanya permintaan dari Kemendagri, sesuai regulasi yang ada," lanjutnya.
Dan pula, tidak akan ada konsekuensi untuk itu. Mendagri bisa mengusulkan langsung untuk disetujui Presiden. (Z-4)
Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Drs Nana Sudjana AS, MM, mengaku bangga atas prestasi yang diraih skuad Garuda Muda.
Belum disebutkan tipe Jeep yang akan dibeli. Namun, Pemprov DKI mengalokasikan anggaran pembelian Jeep untuk Pj Gubernur DKI dan Ketua DPRD sebesar Rp2,37 miliar per unit mobil.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar Satpol PP dan Satlinmas bisa siaga mengamankan proses Pemilu 2024.
PWKB melayangkan surat keberatan administratif atas tindakan PT Jakarta Propertindo dan Pj Gubernur DKI Jakarta, yang tidak penuhi hak mereka mendapatkan hunian.
Pj Gubernur mengajak perusahaan-perusahaan di Jakarta yang mempunyai utilitas kabel baik udara maupun bawah tanah untuk berdiskusi terkait penataan kota Jakarta.
Sebagai bangunan tua dan jarang digunakan, rumah dinas tetap memerlukan perawatan rutin.
Dengan keputusan tersebut, Cheka Virgowansyah kembali ditetapkan sebagai Penjabat Wali Kota Tasikmalaya untuk satu tahun ke depan hingga 14 November 2024.
Pj bupati diminta memastikan keamanan menjelang akhir tahun. Selain itu dapat menjaga harga bahan pokok tidak naik tinggi dan tetap terkendali.
Saat ini warga Parung Panjang sangat membutuhkan kehadiran pemerintah dan isu truk tambang tentu memerlukan penanganan yang tepat.
Tidak ada ruang untuk pemborosan dan administrasi yang lamban dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.
Firman menyebut bahwa ada potensi ASN dimobilisasi untuk kepentingan politik.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima permohonan pengunduran diri dari 40 penjabat kepala daerah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved