Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERMASALAHAN elpiji mulai dirasakan warga di pantura Jawa Tengah seperti Demak, Kudus, dan Jepara. Namun, stok masih tersedia di sejumlah pengecer walau lokasinya cukup jauh dari rumah warga.
"Ini cukup menyulitkan karena harus sedikit jauh, pengecer terdekat sering kehabisan stok karena ada pengurangan jatah," ungkap Saryani,45, warga Wedung, Demak.
Sebenarnya, stok elpiji bersubsidi (gas melon) di beberapa daerah di pantura Jawa Tengah masih dikatakan aman, namun pembelian warga dibatasi tiga tabung per bulan dan harus melampirkan kartu tanda penduduk (KTP).
Baca juga: Di Sumut LPG 3 Kg Aman, Wakil Ketua Komisi VI DPR Apresiasi Langkah Cepat Pertamina
Pengelola agen gas elpiji di Jepara Dyah Tri mengaku hingga saat ini kesulitan meminta konsumen untuk melakukan pendataan KTP, sebagian warga menolak karena khawatir pendataan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pemilu dan pinjaman online. "Maklum mau pemilu, jadi sangat sensitif," imbuhnya.
Direktur Perusda Aneka Wirausaha (Anwusa) Kabupaten Demak Patno Zuwanto mengatakan pembelian elpiji 3 kilogram di Kabupaten Demak memang dilakukan pembatasan dengan menggunakan KTP.
Baca juga: LPG 3 Kg masih Langka di Badung Bali
Pembatasan pembelian elpiji 3-4 tabung per bulan dan harus melampirkan KTP dan itu mengacu pada Keputusan Dirjen Migas Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 tentang Penahapan Wilayah dan Waktu Pelaksanaan Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.
"Warga membeli elpiji bersubsidi harus memakai KTP kemudian di data, kalau sudah terdata bisa langsung membeli," ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara Nur Janah mengatakan satu nomor induk kependudukan (NIK) hanya dapat membeli satu tabung gas elpiji tabung melon dalam sepekan. (Z-6)
SEJAK diberlakukannya larangan penjualan gas elpiji 3 kg di warung-warung pada 1 Februari 2025, membuat stok gas bersubsidi tersebut pangkalan-pangkalan turun drastis bahkan hilang.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta merespon video di sosial media yang memperlihatkan sejumlah warga mengantre untuk membeli LPG 3 kg di depan toko gas.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Jakarta, Jupiter, menekankan agar pemprov DKI Jakarta siapkan solusi dalam menghadapi aturan baru distribusi LPG 3 Kg.
WARGA Kota Depok, Jawa Barat dipusingkan dengan kelangkaan gas elpiji 3 kg di eceran. Sekalinya ada di warung, harga gas melon melambung tinggi.
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi meninjau pangkalan gas elpiji 3 kg di Jalan Kerja Bakti Nomor 16 RT 05/09, Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumat (7/2).
Adapun kuota LPG 3 kg di Jakarta pada 2025 yang telah disetujui adalah 407.555 metric ton (MT).
Disdukcapil Kota Cirebon menargetkan seluruh pemilih pemula sudah mendapatkan KTP elektronik saat pilkada digelar 27 November
Menjelang Pilkada Serentak 2024, sekitar 53% atau 1.705.889 pemilih pemula di Indonesia telah melakukan perekaman data biometrik KTP-el.
Disdukcapil DKI Jakarta melakukan penyisiran ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman pad aremaja yang telah berusia 17 maupun akan berusia 17 pada April, pun melakukan pelayanan KTP-E keliling sejak Senin-Jumat
Sanan mengatakan, perekaman KTP-E massal yaitu Sabtu dan Minggu (3/2), baru 75 dari 1.057 wajib KTP-E yang berhasil melakukan perekaman.
Saat ini jumlah warga yang belum merekam e-KTP mayoritas merupakan warga wilayah Bekasi Timur sebanyak 5.680 orang.
Bekasi hanya menyisakan 14 suket yang belum bisa dicetak menjadi KTP-e lantaran ada kendala data ganda dan persoalan biometrik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved