Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Kesehatan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, menelusuri kabar beredarnya penjualan susu bantuan penanganan balita tengkes (stunting) di media sosial (medsos), dan berkoordinasi dengan kepolisian.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya Uus Supangat mengatakan, aduan soal maraknya informasi penjualan susu bantuan penanganan tengkes yang telah beredar tersebut terjadi secara masif.
Namun, setelah dilakukannya verifikasi lapangan tidak seperti kabar yang beredar. Uus mengatakan, memang ada yang terjadi tapi kasusnya tidak banyak hanya ada lima orang.
Baca juga : Susu Penting untuk Cegah Stunting pada Anak
"Tahap awal pemberian makanan tambahan (PMT) yang dilakukan pada Juni lalu memang ada lima kasus terjadi dan sudah melakukan edukasi kepada orang tua yang menjual susu bantuan tersebut. Akan tetapi, orang tua yang bersangkutan sudah diminta membuat surat pernyataan agar tidak kembali melakukan tindakan serupa hingga program PMT kembali dilanjutkan," katanya, Kamis (27/7).
Ia mengatakan, kabar penjualan susu bantuan yang kembali ramai belakangan ini kembali melakukan pengecekan tetapi tidak ditemukan adanya orang tua yang menjual susu bantuan untuk penanganan balita tengkes (stunting).
Baca juga : Kemenkes Anggarkan Pemberian Protein Hewani untuk Turunkan Stunting
Namun, yang jelas semua kasus yang terjadi itu sudah selesai dan untuk sekarang model pembagian susu bantuan dusnya langsung dicopot.
"Kami setiap minggu melakukan pemantauan dan otomatis pemberian susu juga terkontrol, tapi langkah yang dilakukan terus melakukan edukasi pengawasan di lapangan. Dinkes juga akan melibatkan petugas lintas sektoral untuk melakukan pengawasan di lapangan supaya, para penderita tengkes bisa cepat normal," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya Ivan Dicksan mengatakan, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota untuk berupaya melakukan penelusuran terkait beredarnya penjualan susu bantuan penanganan balita tengkes.
Namun, berdasarkan laporan sementara yang diterima tidak semua kabar beredar benar, karena akun medsos palsu.
"Kami mendapat laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya ditemukan ada lima kejadian penjualan susu bantuan dalam medsos sudah ditindaklanjuti. Akan tetapi, kami juga sudah berkoordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota," katanya.
Pihaknya sangat prihatin atas penjualan yang dilakukannya di dalam Medsos semua akun itu sudah dihapus karena palsu. Bantuan susu selama ini diberikan kepada penderita tengkes untuk meningkatkan kondisi gizi bagi anak-anak. Karena, target sasarannya diperuntukkan untuk 1.730 anak agar mereka bisa kembali normal.
"Saya sudah meminta agar Dinas Kesehatan terus melakukan edukasi dan monitor jangan sampai betul kejadian seperti itu terjadi. Akan tetapi, dari hasil laporan ada akun palsu sudah terekam dan tidak ada kasusnya dan ada akun yang susah dihapus artinya semua akun yang ada palsu," pungkasnya. (Z-4)
SETIDAKNYA 42 balita di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), mengalami keracunan usai diduga usai mengonsumsi makanan program pemberian makanan tambahan (PMT).
Kejari Depok menghentikan pengusutan korupsi anggaran pemberian makanan pendamping guna menurunkan angka stunting sebesar Rp4,9 miliar.
Kejaksaan tengah mempelajari dugaan korupsi dana program penurunan angka stunting (Tengkes) sebesar Rp4,9 Miliar di Dinas Kesehatan Kota Depok
Data SSGI dari Kemenkes menunjukkan bahwa angka stunting nasional telah berkurang dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022.
Anggota Komisi A DPRD Kota Depok Nurhasim, menduga terjadi mark-up anggaran dalam pemberian makanan tambahan (PMT) pencegahan stunting pada balita di Depok.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Depok hanya memberikan menu makanan berupa kuah sup, tahu dan sawi dalam program PMT untuk balita.
Pemanfaatan kacang hijau untuk mengatasi stunting dinilai sangat relevan karena aksesnya yang mudah, harga terjangkau, serta kandungan gizi yang tinggi.
Selain penurunan angka stunting, hasil evaluasi menunjukkan bahwa 64,28 persen balita peserta program mengalami perbaikan status gizi.
Pada 2026 cakupan intervensi diharapkan semakin luas sehingga target penurunan stunting hingga 5 persen pada 2045 dapat tercapai.
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
Kemenkes ungkap 6% bayi di Indonesia lahir dengan berat badan rendah (BBLR) lewat Program Cek Kesehatan Gratis 2025. Simak risiko stuntingnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan makanan manis, gorengan, dan soda boleh dikonsumsi, tapi proporsinya perlu dikurangi agar gizi seimbang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved