Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SUARA potensial pada pemilu dari penyandang disabilitas di Jepara dan Demak, Jawa Tengah cukup diperhitungkan pada Pemilu 2024. Bagaimana tidak, jumlah hak suara disabilitas lebih dari 10 ribu.
Pemantauan Media Indonesia, Selasa (11/7), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di berbagai daerah di Indonesia sedang bekerja menyelesaikan setiap tahapan pemilu mendatang.
Di Kabupaten Jepara dan Demak, persiapan juga dilakukan para calon kontestan dan partai politik untuk meraih suara. Mereka mulai menghitung kantong-kantong suara yang dapat didulang, termasuk kalangan penyandang disabilitas.
Baca juga: Perlindungan Data Pribadi untuk Pemilu, Perludem: KPU-Bawaslu Perlu Bersinergi
"Jumlah suara dari penyandang disabilitas di daerah ini cukup besar, yakni capai 5.951 pemilih yang bakal diperebutkan kontestan pemilu maupun parpol," ujar Komisioner KPU Kabupaten Jepara Muhammadun.
Berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Jepara sebanyak 914.996 orang, demikian Muhammadun, total pemilih dissabilitas di Jepara sebanyak 0,65% yakin sebanyak 2.788 penyandang dissabilitas fisik, 716 tunanetra, 250 tunarungu, 538 tunawicara, 1.344 dissabilitas mental, dan 315 penyandang dissabilitas intelektual.
Baca juga: KPU-Kemendagri Diminta Tindaklanjuti Temuan 4 Juta DPT Non e-KTP
Terhadap pemilih penyandang disabilitas tersebut, lanjut Muhammadun, KPU Jepara memberikan perhatian khusus, seperti layanan di TPS, sehingga pelaksanaan pemilu nantinya dapat berjalan lancar. "Peraturan KPU untuk itu masih dirancang," imbuhnya.
Senada, Ketua Bawaslu Kabupaten Demak Khoirul Saleh mengatakan jumlah suara dari pemilih disabilitas di daerah ini cukup besar. Pasalnya ada 4.354 penyandang disabilitas telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya.
Dari jumlah DPT yang sudah ditetapkan sejumlah 896.901 pemilih, ujar Khoirul Saleh, ribuan penyandang disabilitas di Demak tersebar di 14 kecamatan. Dengan rincian Kecamatan Mranggen 362 orang, Karangawen 237 orang, Guntur 294 orang, Sayung 421 orang, Karangtengah 229 orang, Wonosalam 347 orang, Dempet 349, Gajah 174 orang, Kranganyar 306 orang, Mijen 330 orang, Demak 335 orang, Bonang 292 orang, Wedung 500 orang, dan Kebonagung 178 orang. (Z-3)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mendistribusikan bantuan berupa tangan prostetik bagi penyandang disabilitas di wilayah Cijeruk, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setelah mengumpulkan alat bukti yang cukup, termasuk hasil visum et repertum (VER), polisi bergerak cepat mengamankan pelaku.
Akses terhadap alat bantu dengar yang layak masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga kurang mampu karena harganya yang relatif mahal.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Kemensos bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mematangkan skema pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved