Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) masih menanti keputusan pemerintah pusat terkait dengan permasalahan yang ada di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Kabupaten Indramayu. MUI Jabar sendiri telah merekomendasikan agar Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu ditutup
"MUI Jabar sudah mengusulkan sejumlah rekomendasi melalui tim investigasi yang dibentuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Salah satunya merekomendasikan Ponpes Al-Zaytun ditutup, jika memang ditemukan pelanggaran aturan maupun norma beragama," jelas Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar di Bandung Sabtu (1/7).
Menurut Rafani, pada saat Menko Polhukam Mahfud MD, menyampaikan pernyataannya soal Ponpes Al-Zaytun, itu sebetulnya merupakan rekomendasi MUI Jabar pada tim investigasi yang dibawa Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Baca juga : Arsul Sani Minta Polri Prioritaskan Penyelidikan Dugaan Hukum Pidana Ponpes Al Zaytun
Salah satu isi rekomendasinya, penutupan Ponpes Al-Zaytun. Rekomendasi ini diusulkan agar Ponpes Al-Zaytun tidak lagi membuat kontroversi. Sebab di khawatirkan Ponpes Al-Zaytun akan terus membuat kegaduhan ke publik.
"Karena paling tidak, kami khawatir kontroversi dia jalan terus dan makin mengundang kegaduhan. Komponen masyarakat kan terus akan melakukan demo, nah jadi bagi kami ini sudah mulai konkret akan ditindaklanjuti pemerintah pusat," ungkapnya.
Baca juga : Panji Gumilang akan Diperiksa Bareskrim terkait Al-Zaytun pada 3 Juli
Berdasarkan informasi yang diterima, ujar Rafani, Panji Gumilang juga akan dipanggil Menko Polhukam pada Senin (3/7). MUI Jabar pun menantikan langkah pemerintah pusat selanjutnya untuk mengusut polemik Ponpes Al-Zaytun.
"Rekomendasi kita ke pemerintah agar segera menangani secara konkret apapun (dugaan) pelanggaran yang terjadi di Ponpes Al-Zaytun. Baik yang menyangkut pemahaman agama, maupun tindak pidana. Termasuk soal administrasi penyelenggaraan sistem pendidikannya," bebernya.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga turut menyampaikan perkembangan mengenai evaluasi Ponpes Al-Zaytun. Gubernur memastikan bahwa Menko Polhukam akan menyampaikan hasilnya secara langsung pada pekan depan. Gubernur mengaku baru saja mengikuti rapat bersama Mahfud MD, untuk membahas Al-Zaytun. Namun, ia belum bisa menyampaikan perkembangan terkini mengenai penanganan Ponpes Al-Zaytun.
"Intinya sedang dibahas, kemarin juga saya rapat bersama pembahasannya sangat mendalam. Jadi tunggu saja, nanti ada penyampaian secara komprehensif," lanjutnya. (Z-5)
PEMILIK Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang kembali dilaporkan atas dugaan penistaan agama Islam. Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan
Agus mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Tindakan Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri akan segera melakukan gelar perkara terkait kasus tersebut.
Salah satu rumah milik Panji Gumilang--pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun--yang berada di kawasan Krukut, Limo, Kota Depok, masih terlihat lengang.
RABITHAH Alawiyah menyampaikan dukungan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan agama di Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jawa Barat
POLRI menyatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menjelaskan penyelidikan itu berdasarkan laporan dari perwakilan Forum Indramayu Menggugat (FIM) berinisial ASM.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI Jawa Barat (Jabar), meminta agar Kementerian Agama (Kemenag), sebaiknya melakukan pengkajian secara matang.
MUI juga ingin mendengar penjelasan dari Menpora dan PSSI sebagai penyelenggara Piala Dunia U-20.
SEPERTI tahun-tahun sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pemantauan tayangan televisi pada bulan Ramadan.
MUI mengimbau umat Islam agar segera menunaikan kewajiban membayar zakat, baik zakat fitrah (badan) maupun zakat mal (harta).
BERTEPATAN denga hari Jumat, 27 November 2020, Wakil Presiden RI Prof Dr KH Ma'ruf Amin, yang sekaligus juga terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI,
Duduk bersama, berkolaborasi dan saling mendukung untuk kemajuan arah pembangunan industri halal Indonesia terasa sangat urgent.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved