Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkomitmen memberi kemudahan pembayaran pajak bagi masyarakat dengan meluncurkan aplikasi Samsat Budiman yang menjangkau para wajib pajak yang ada di desa.
Samsat Budiman atau Badan Usaha Digital Mandiri ini adalah upaya baru yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai sumberdaya pelayanannya.
Program Layanan Samsat Budiman adalah layanan online berbasis website yang memudahkan wajib pajak kendaraan bermotor mendapatkan pelayanan pajak.
Baca juga : HUT Ke-2, Sahabat Ganjar Siap Hantarkan Ganjar Menang Pilpres 2024
Melalui layanan yang dikelola BUMDes itu, masyarakat yang hendak membayar pajak tidak perlu datang ke kantor samsat yang biasanya jaraknya lumayan jauh. Mereka cukup datang ke gerai Samsat Budiman di Kantor BUMDes.
Selain itu, jam buka gerai pun lebih fleksibel yakni dari pagi hingga malam hari, sehingga sangat membantu masyarakat dalam membayar pajak.
Baca juga : Simpul Relawan Siap Dukung Pemenangan Ganjar-Sandi
Salah satu Samsat Budiman yang terbaik pada pelaksanaannya adalah BUMDes di Desa Sikanco, Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. BUMDes itu sudah melayani pembayaran pajak sejak 15 November 2022.
“Apa pak komplain yang biasanya diterima dari masyarakat?,” tanya Ganjar saat berdialog dengan pengelola BUMDes, Kusnadi.
“Komplainnya terkadang dari WP (wajib pajak) lama menunggu, jadi mungkin jaringan, komplain lain ga punya uang tapi mau (bayar) pajak. Dari Samsat Budiman memberikan dana talangan,” kata Kusnadi.
Ditemui usai acara, Ganjar mengharapkan melalui Samsat Budiman bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Sebab keberadaanya memberikan kemudahan masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar pajak.
“Ini cara baru sehingga target pendapatannya tercapai, mereka merasa teringankan. Terima kasih banyak desa yang sangat kreatif kemudian mereka punya BUMDes yang bagus, lalu coba kita kerjasamakan sebagai sebuah kekuatan untuk sumberdaya yang sampai di ujung-ujung,” jelasnya.
Ganjar juga senang karena beberapa BUMDes yang jadi mitra Samsat Budiman berinovasi untuk memudahkan para wajib pajak. Salah satunya memberikan dana talangan kepada pembayar pajak yang sudah jatuh tempo tapi tidak memiliki cukup uang. Dana talangan itu kemudian dicicil oleh wajib pajak.
“Rata-rata cicilannya mereka cicil satu bulan lunas. Ini menurut saya kreatif banget,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, Ganjar berharap kesadaran masyarakat membayar pajak juga terus meningkat. Apalagi berdasarkan data dari Bapenda saat ini terdapat 7.329 BUMDes tersebar di Jawa Tengah yang potensial untuk turut serta.
“Sehingga target-target pendapatan kita jauh lebih baik sehingga nanti bisa kita berikan kembali kepada masysrakat untuk pembangunan yang lebih cepat, lebih merata dan coveragenya jauh lebih banyak lagi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan kepada seluruh pejabat yang terlibat dalam bidang ini. Khususnya di pelayanan agar tidak mempersulit para wajib pajak.
“Saya titip pada semuanya, terutama soal KTP. Ini masyarakat mau bayar pajak lho, jangan dipersulit,” tegasnya. (Z-5)
Pelayanan Samsat yang selama ini digunakan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan harus berinovasi dan mempercepat pelayanan.
Tessa enggan memerinci nama lengkap saksi itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun, dia adalah Kepala UPTD PPD Samsat Bengkulu Tengah Ahmad Hendy.
Dokumen yang harus disiapkan untuk membayar pajak kendaraan adalah identitas diri seperti KTP, BPKB dan STNK asli yang disertai lampiran fotokopi.
kerja sama Jasa Raharja dengan Kementerian Pendidikan dalam mengedukasi masyarakat serta kolaborasi dengan Korlantas Polri.
. Pria itu mengaku ditawari proses pengurusan cepat dengan tarif Rp550 ribu saat mengurus balik nama kendaraan.
Polda Metro Jaya meminta masyarakat melapor ke 110 jika ada oknum yang melakukan pungutan liar (pungli) saat mengurus pembayaran pajak di Samsat.
Cara balik nama PBB wajib dilakukan setelah jual beli, warisan, atau hibah tanah dan bangunan agar data pajak sesuai pemilik baru.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa sistem administrasi perpajakan Coretax hingga akhir 2025 masih menghadapi sejumlah hambatan teknis
Hingga saat ini baru sekitar 40% wajib pajak di DIY yang telah mengaktivasi akun Coretax.
Jika dihitung berdasarkan persentase, WP yang sudah mengaktifkan akun dan menuntaskan registrasi sertifikat elektronik baru mencapai sekitar 12,45%.
Hingga Oktober 2025, pengajuan restitusi pajak mencapai Rp 340,52 triliun. Periode yang sama tahun lalu sebesar Rp249,59 triliun.
DIREKTORAT Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengejar sebanyak 200 wajib pajak (WP) penunggak dengan total nilai tunggakan mencapai Rp60 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved