OJK Jateng-DIY Dorong Warga Miliki Surat Berharga Negara

OTORITAS Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan terus mendorong inklusi dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah. Salah satunya melalui pemanfaatan instrumen investasi milik negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu diungkapkan Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY Sumarjono
dalam paparan pada acara : Edukasi dan Sosialisasi Surat Berharga Negara, yang diselenggarakan hasil kerja sama antara OJK Kantor Regional 3 Jawa Tengah dan DIY dengan Kementerian Keuangan di Semarang, Jumat (16/6).

"Diperlukan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah dan industri jasa keuangan agar masyarakat semakin memahami dan memiliki kemampuan mengidentifikasi jenis instrumen investasi dan produk keuangan lainnya," kata Sumarjono.

Dia juga menyampaikan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, gap antara inklusi dan literasi secara nasional mencapai 35,42%. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan tingginya pengaduan konsumen yang diterima OJK pada 2023 yang sudah mencapai 76.201 aduan.

Sampai dengan 12 Juni 2023, OJK mencatat terdapat 1.931 laporan kasus
pengaduan fraud eksternal di luar lembaga jasa keuangan. Tren modus
penipuan saat ini adalah sniffing atau penyadapan melalui internet dan
pinjaman online ilegal di Jawa Tengah.

"Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap link yang dikirimkan dari pihak yang tidak dikenal. Link tersebut berisi aplikasi program yang dapat mengakses semua data keuangan yang penting sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab," kata Sumarjono.

Penguatan APBN

Sementara itu, Direktur Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Deni Ridwan menyampaikan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional, perlu dilakukan penguatan peran APBN. Selain itu juga melanjutkan konsolidasi kebijakan fiskal secara berkelanjutan melalui pengembangan instrumen pembiayaan inovatif.

Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Ritel dengan beberapa keuntungan berinvestasi antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh Negara, harga terjangkau dengan pembelian minimal Rp1 juta, kemudahan akses dan ikut mendukung pembangunan nasional di Indonesia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, investor dari Jawa Tengah untuk
SBR012-T2 dan SBR012-T4 mencapai sebesar Rp1.035 T yang didominasi oleh
pegawai swasta sebesar 28,4%. Sementara PNS sebesar 7,6% dan 57% investor adalah perempuan.

Sosialisasi diiikuti oleh berbagai lapisan masyarakat seperti perwakilan lembaga negara, ASN, TNI/Polri, pelaku UMKM dan perwakilan Industri Jasa Keuangan baik secara luring maupun daring.

Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap instrumen investasi milik negara, sehingga terwujud masyarakat yang berorientasi pada investasi jangka panjang dan menengah. (N-2)