Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JAJARAN Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepulauan Bangka Belitung melakukan penandatanganan komitmen bersama transformasi pemutakhiran data sistem informasi manajemen kepegawaian (simpeg).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Babel Harun Sulianto mengatakan, hasil rapat kerja kepegawaian yang telah dilaksanakan pada minggu lalu di Jakarta.
Langkah tersebut terkait reformasi birokrasi yang dilakukan dan harus memiliki dampak terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta percepatan prioritas aktual presiden yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.
Baca juga : 112 Calon Taruna/Taruni Poltekip dan Poltekim Jalani SKD di Pangkalpinang
"Peran Kemenkumham dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi adalah dalam hal mengharmoniasasi produk hukum, peningkatan investasi juga terkait dengan layanan keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum," ungkap Harun.
Harun menambahkan,, saat ini pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Kemenkumham melalui manajemen talenta yang memperhatikan integritas, kompetensi, dan capaian kinerja. Selanjutnya, terkait digitalisasi administrasi pemerintahan peran Kemenkumham adalah melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Baca juga : Babel Siapkan Anggaran Tak Terduga untuk Penanganan Karhutla
”Mari kita kuatkan terus komitmen untuk gunakan produk dalam negeri“ pinta Harun.
Sementara itu Plh. Kepala Divisi Administrasi, Eva Gantini, dalam laporannya menyampaikan tujuan dari kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kemenkumham Babel dan sebagai upaya percepatan pemuktahiran data pegawai di Simpeg.
“Data di Simpeg sangat penting dan erat kaitannya dengan proses Manajemen Talenta. Salah satu penunjang penilaian adalah kelengkapan data. Data tersebut digunakan dalam pengambilan keputusan promosi/rotasi/mutasi dan dapat menjadi nilai tambah bagi pegawai,” ujar Eva.
Hadir dalam kegiatan ini Kepala Divisi Keimigrasian Doni Alfisyahrin, para Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi, Pejabat Struktural Kantor Wilayah, serta para JFT Madya. (RO/Z-5)
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Percakapan kedua pegawai Indomaret itu seputar seks. Meski disampaikan sembari bercanda, namun perkataan tersebut justru menyulut emosi pelaku.
Rotasi dan mutasi pegawai di lingkup Pemkab Cianjur didasari kebutuhan organisasi.
Sebab, hak penuh atas jaminan sosial bisa menjadi jaring pengaman terhadap risiko kecelakaan kerja maupun meninggal.
Fatwa MUI merekomendasikan agar Kemenkum tidak mengeluarkan legalitas sound horeg, termasuk kekayaan intelektual (KI) sebelum ada komitmen perbaikan
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved