Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras meninjau progres penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) seksi 5 dan 6 di Kabupaten Sumedang, Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pembangunan infrastruktur jalan tol Cisumdawu sebagai sarana dan prasarana penunjang mobilitas masyarakat di provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.
"Kita semua yakin bahwa ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta pemerataan hasil pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat bergerak cepat dan berinovasi, baik dalam bentuk kebijakan dalam kewenangannya, maupun dalam bentuk program-program kerja, khususnya percepatan pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca covid-19," kata Andi Iwan Darmawan Aras di Sumedang, Jum'at (9/6).
Baca juga: Mei 2023, Bandara Kertajati Layani Penerbangan ke Kuala Lumpur
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi V DPR berharap penyelesaian Tol Cisumdawu tidak lagi mengalami keterlambatan. "Kita harapkan dapat segera diselesaikan karena ini keterkaitannya juga dengan investasi pemerintah yang lain, misalkan untuk Bandara Kertajati. Salah satu persoalan kenapa Bandara Kertajati tidak optimal adalah karena akses dari kota Bandung menuju Kertajati itu melalui Tol Cisumdawu ini," ungkapnya.
Ia berharap, dengan beroperasinya Tol Cisumdawu maka bisa membuat masyarakat kota Bandung mudah mengakses Bandara Kertajati. "Selama ini pilihannya menjadi lebih ke (bandara) Cengkareng atau ke Halim dibandingkan ke Kertajati karena akses jalan yang lebih jauh dibandingkan kalau Cisumdawu," papar Andi.
Dikatakannya, ada beberapa kendala-kendala yang menjadi penyebab keterlambatan penyelesaian Jalan Tol Cisumdawu, antara lain yakni mengenai pembebasan lahan. Oleh karenanya Komisi V mendorong agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ikut berperan aktif dalam upaya memediasi pembebasan lahan tersebut.
Baca juga: Perdana, Jemaah Haji Diterbangkan dari Bandara Kertajati
"Saya lihat sebagian besar sudah mampu diselesaikan dengan baik. Selain itu pula terdapat persoalan-persoalan teknis termasuk diantaranya adalah penggunaan spesifikasi Geofoam yang diduga dapat menambah nilai waktu pelaksanaan dan menambah jangka waktu penyelesaian pekerjaan," ucapnya.
Dari penjelasan Kementerian PUPR, lanjut Andi, Geofoam sendiri merupakan teknologi yang belum terlalu familiar digunakan dan cenderung baru. Walaupun dianggap seakan sudah lama digunakan di tempat-tempat lain.
"Untuk itu kita saat ini meminta jaminan, baik kepada Kementerian PUPR dan juga pihak swasta yang terlibat, apakah dengan spesifikasi menggunakan Geofoam ini memang lebih maksimal hasilnya dan lebih mempunyai daya tahan yang cukup panjang jika digunakan dalam konstruksinya," tutur Andi.
Baca juga: Tol Cisumdawu Efektif Urai Kepadatan Kendaraan Pemudik
Ia mengatakan, dengan pemakaian teknologi Geofoam itu diharapkan betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan, terutama di daerah-daerah longsoran.
Senada dengan Andi Iwan Darmawan Aras, Anggota Komisi V DPR RI Mulyadi mendesak agar pengoperasian Jalan Tol Cisumdawu tidak lagi mengalami keterlambatan dari batas waktu yang telah ditetapkan.
"Konsekuensi dari delay proyek ini kan akhirnya ada pembengkakan biaya. Belum lagi misalnya ada pengaruh kepada masa konsesi dan opportunity lost. Kami hadir di sini untuk memastikan bahwa proyek ini harus segera selesai. Tadi juga ada masukan dari pihak Pemkab Majalengka supaya jalan tol ini betul-betul bisa segera difungsikan," kata Mulyadi. (RO/S-3)
Kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,
Komisi V minta agar supaya setiap pembangunan infrastruktur tidak merusak atau tidak membuat masalah baru bagi infrastruktur yang lainnya
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menjalin kemitraan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Dengan pertimbangan pengoperasionalan harus mampu memberi jaminan keamanan untuk keselamatan para penumpangnya.
Kemenhub juga diminta untuk bisa menentukan proyek mana yang perlu segera dituntaskan dan mana yang bisa ditunda dengan anggaran yang dimiliki pada tahun ini.
Tilang emisi tersebut dinilai merupakan salah satu langkah untuk mendisiplinkan masyarakat untuk melakukan uji emisi terhadap kendaraannya.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Inovasi teknologi migas kembali diadaptasi PT Pertamina Gas (Pertagas) untuk menjawab persoalan dasar masyarakat desa, khususnya dalam menjaga infrastruktur pipa air.
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Pemkab Bekasi menetapkan pelebaran Jalan Raya Pilar-Sukatani sebagai prioritas 2026. Anggaran ratusan miliar disiapkan untuk pembebasan lahan demi mengurai kemacetan kronis.
Menutup tahun 2025, Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) melihat perjalanan kawasan industri sebagai cermin dinamika ekonomi Indonesia yang terus bergerak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved