Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
PENJABAT (Pj) Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, menyerahkan surat keputusan pengangkatan kepda 193 Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Tenaga Kesehatan formasi 2022. Ini dilakukan saat apel bendera peringatan hari Lahir pancasila, di Pelataran halaman kantor Bupati Flores Timur.
Usai penyerahan SK Pengangkatan 193 tenaga P3K tersebut, Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya Manusia, Kabupaten Flores Timur, Rufus Koda Taluma menjelaskan, 193 tenaga P3K kesehatan merupakan pengadaan Pegawai tahun 2022 lalu. Sehingga penyerahan SK tersebut, para tenaga P3K ini terhitung Tanggal mulai tugas sejak 1 April 2023.
Baca juga: Truk Pembawa Peziarah Terbalik di Flores Timur
“Tenaga Kesehatan ini terdiri dari Tenaga dokter, Bidan, Perawat serta tenaga Kesehatan lainnya. Berdasarkan hasil ujian yang telah mendapatkan keputusan dari badan Kepegawaian nasional, " ungkapnya kemarin.
Sementara SK untuk tenaga Guru dan tenaga teknis perkantoran hingga saat ini pihaknya masih menunggu surat keputusan dari BKN, karena hasil seleksinya sudah ada. Namun pengukuhan kelulusan belum di kirim pihak BKN ke Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur.
Baca juga: IDI Flotim Gelar Pelayanan Medis di Ujung Flores Timur
Olehnya Rufus Koda Taluma pun berharap, bahwa para tenaga P3K ini merupakan pelayan masyarakat.
“Harus bisa semakin bersungguh - sungguh menjankan amanah dengan semakin meningkatkan Pelayanan kepada segenap masyarakat di daerah ini, " tegasnya. (Z-10)
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
pentingnya penerapan standar mutu untuk menjamin kualitas rekomendasi kebijakan.
Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah.
BSKDN Kemendagri mencatat sebanyak 28 inovasi daerah telah memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam berbagai sektor pelayanan publik
Ia menilai aturan ini berpotensi menurunkan permintaan rokok, yang pada akhirnya berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kebijakan desentralisasi di Indonesia kini perlu dikaji ulang secara kritis dan diarahkan ulang secara strategis,
KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved