Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PENERAPAN penggunaan QR Code pada pembelian solar subsidi yang berlaku
mulai 1 Juni 2023 disambut positif. Dari pantauan lapangan di sejumlah SPBU yang ada di Kota Semarang, penerapan QR Code pun telah banyak dipahami para pengguna kendaraan bermesin diesel.
Di SPBU Banjar Dowo Semarang, hampir 95% pembeli solar subsidi sudah
menggunakan QR Code dalam transaksi. Sementara bagi yang belum menggunakan QR Code akan diarahkan ke posko yang disediakan di area SPBU, untuk kemudian dipandu untuk pendaftaran QR Code.
Supervisor SPBU Banjar Dowo Semarang, Agus Baru Haryanto mengaku, pihaknya tidak menemui kendala berarti dalam penerapan QR Code untuk pembelian solar subsidi. Mayoritas konsumen juga sudah paham akan penggunaan QR Code lantaran sosialisasi sudah dilakukan sejak setahun lalu.
"Alhamdulillah, penerapan QR Code untuk pembelian solar subsidi mulai hari ini lancar. Konsumen sudah banyak yang menggunakan QR code, ya sekitar 95%," katanya, di SPBU Banjar Dowo Semarang, Kamis (1/6).
Menurut Agus, saat akan mengisi BBM jenis solar subsidi, petugas SPBU akan memastikan QR Code sesuai dengan nomer plat kendaraan yang digunakan. Jika belum terdaftar atau QR Code-nya bermasalah, SPBU menyediakan posko bantuan, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB - 16.00 WIB.
"Kami ada posko untuk yang belum daftar atau QR Code-nya perlu di refresh, karena mungkin ganti plat nomor. Nanti ada petugas yang akan membantunya," ungkapnya.
Sosialisasi
Untuk lebih mengenalkan QR Code, lanjut dia, pihaknya juga membagikan
brosur sosialisasi kepada masyarakat. Melalui langkah tersebut, masyarakat diharapkan semakin sadar akan siapa saja yang berhak menggunakan solar subsidi.
"Ya kita bagi brosur juga dan ikut sosialisasi, bahwa solar subsidi hanya digunakan untuk mereka yang berhak," ujarnya.
Ditemui saat mengisi BBM, salah seorang sopir angkutan ayam asal Ciamis, Rifky mengatakan, pihaknya tidak mengalami kendala dalam menggunakan QR Code saat pembelian solar di SPBU. Rifky bahkan menyambut baik penggunaan QR Code, agar penyaluran solar subsidi bisa tepat sasaran.
"Tidak ada masalah pakai QR Code, karena langsung terbaca. Tidak mengganggu antrian pembelian solar juga. Lewat QR Code ini bagus, bisa lebih tepat sasaran," tandasnya.
Sementara itu, Abdun Mufid, Ketua LP2K Jateng menyebut, penerapan QR Code secara tegas untuk pembelian solar subsidi saat ini sudah sangat tepat. Apalagi, pemerintah telah memiliki aturan terkait dengan siapa saja yang berhak menggunakan solar subsidi.
"SPBU harus menyediakan sistem yang cepat dan mudah, tetapi juga tegas dan disiplin, sesuai dengan aturan. Mungkin di awal juga bisa melibatkan penegak hukum," terang Mufid.
PT Pertamina mulai Kamis (1/6), mewajibkan pembelian solar bersubsidi dengan menggunakan Quick Respone (QR) Code. Sistem ini sendiri sebelumnya telah disosialisasikan selama setahun terakhir, sebagai upaya untuk memastikan ketepatan sasaran penggunaan solar bersubsidi. (N-2)
RATU Pop Indonesia Rossa siap menggelar konser bertajuk Here I Am di Indonesia Arena, Jakarta pada 23 Mei 2025. Tajuk Here I Am adalah refleksi dari perjalanan karier Rossa serta legasi
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) mengapresiasi implementasi program mandatori biodiesel B40 yang berjalan baik hingga saat ini.
Partai Golkar mendukung penuh rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang ingin menata ulang sistem distribusi solar bersubsidi.
MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, berencana menata ulang distribusi solar subsidi guna memastikan penyaluran yang lebih tepat sasaran.
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah kebijakan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran.
SpaceX dan Tesla, dua perusahaan terbesar milik Musk, diketahui menerima miliaran dolar AS dalam bentuk hibah pemerintah dan insentif lingkungan.
Menurutnya, permintaan KSAL agar TNI AL mendapatkan subsidi BBM sebagaimana yang diterapkan kepada Polri merupakan hal yang wajar.
POLEMIK pengurangan isi kemasan Minyakita dan penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi ironi di tengah upaya pemerintah menyediakan minyak goreng murah bagi rakyat.
ANGGOTA Komisi B DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Pandapotan Sinaga, menegaskan subsidi air minum hanya pantas diberikan kepada masyarakat kecil.
Dalam revisi pergub juga akan diketahui siapa yang berhak menerima dan dinas apa yang mengawasi.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved