Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Kubu Raya menempati urutan ke-11 tingkat nasional dalam transaksi digital terbesar Toko Daring pengadaan barang dan jasa. Hal ini terwujud berkat komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah.
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan digitalisasi barang dan jasa juga menjadi sarana untuk mendorong aksi pencegahan korupsi. Hal ini tentu mengurangi intervensi manusia dalam proses pengadaan barang dan jasa, peluang terjadinya praktik korupsi dan kolusi semakin kecil.
“Sebagai bagian dari implementasi program digitalisasi pengadaan barang dan jasa, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berhasil dalam menyalurkan anggaran belanja daerah yang signifikan melalui Toko Daring,” ungkap Muda.
Baca juga: Plopori Digitalisasi Barang dan Jasa, Kabupaten Kubu Raya Raih 11 Peringkat Nasional
Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada seperti Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021.
Dalam mengembangkan program digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah setempat, pemerintah Kabupaten Kubu Raya juga akan melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal.
Baca juga: Mbizmarket dan Nobu Bank Permudah Akses KUR untuk UMKM
“Ini dilakukan agar program ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kubu Raya,” jelas dia.
Pihaknya yakin digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah akan menjadi salah satu langkah penting dalam menjawab tantangan era digitalisasi dan globalisasi yang semakin cepat.
"Pada 2022, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah berhasil menempati posisi ke-6 nasional dalam transaksi terbesar Toko Daring tingkat Kabupaten, dan menempati urutan ke-11 Nasional dalam transaksi terbesar toko daring Kabupaten/Kota,” tambah dia.
Sementara itu, CEO & Co- Founder Mbizmarket, Ryn Hermawan mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Kami sangat senang bisa bekerja sama dan mendukung dalam pemanfaatkan Mbizmarket sebagai platform pengadaan barang dan jasa mitra Toko Daring LKPP. Kami berharap dengan platform Mbizmarket, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat lebih transparan, efisien, dan efektif, sehingga dapat memberikan manfaat yang besar pejabat pemerintah dan masyarakat luas, khusus pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kubu Raya,” jelas dia. (Z-10)
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui BUMD PT Habaring Hurung Sampit-Kalteng resmi menjalin kolaborasi strategis dalam memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus mempercepat transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa dengan menggandeng pelaku UKM lokal.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
PP No 7/2021 mewajibkan alokasi minimal 40% dari anggaran belanja barang dan jasa pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, untuk produk-produk UMKM.
Kerja sama Kemenkop dan LKPP untuk memastikan produk-produk koperasi bisa masuk dan terdaftar dalam katalog pengadaan pemerintah.
KPK membuka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dugaan kasus ini berkaitan dengan gratifikasi pengadaan barang dan jasa.
Shopee 10 tahun dorong UMKM, brand lokal, dan kreator tumbuh digital
Menko Airlangga menegaskan bahwa sektor digital kini berkedudukan sebagai mesin ketiga (third engine) pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Meski pembayaran nontunai kian dominan, pelaku industri menilai ketersediaan uang tunai tetap menjadi elemen penting.
Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang kerap diukur lewat valuasi dan pendanaan, MDI Ventures menghadirkan perspektif berbeda.
Pemerintah tengah bersiap melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), gelombang pendataan nasional yang menjadi fondasi penting dalam membaca denyut ekonomi Indonesia
Kebutuhan masyarakat terhadap akses internet kini setara dengan kebutuhan pokok, namun kenyataannya layanan tersebut masih belum dapat dinikmati secara merata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved