Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Banten mengambil alih 13 jalan yang sebelumnya merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Dari 13 ruas jalan tersebut, salah satunya adalah ruas jalan Sumur-Taman Jaya-Ujung Jaya Pandeglang.
Status ruas jalan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang sudah bertahun-tahun kondisinya dikeluhkan masyarakat, lantaran mengalami kerusakan hingga 50%.
Baca juga: Pj Gubernur Banten Al Muktabar Pantau Barang dan Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Rau
Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Arlan Marzan, membenarkan jika status ruas jalan Sumur-Taman Jaya-Ujung Jaya sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Kebijakan Pj Gubernur untuk Tingkatkan Infrastruktur
“Itu merupakan kebijakan Pj Gubernur Banten, dalam rangka meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan pariwisata TNUK dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka ruas jalan tersebut ditingkatkan menjadi jalan provinsi,” ujar Arlan pada Rabu (10/5/2023).
Peningkatan status jalan itu kata Arlan, dilaksanakan tanggal 18 januari 2023, sehingga dimasukkan klausul bahwa untuk tahun 2023 ini untuk tetap menjadi tanggung jawab Pemkab Pandeglang dan ini sudah disampaikan juga kepada Pemkab Pandeglang.
Baca juga: Pemkot Tangsel Kembali Raih Opini WTP
Langkah itu, lanjutnya, agar hak masyarakat terkait penanganan jalan tidak terkendala oleh terbitnya SK peningkatan status jalan.
“Tahun ini sudah dianggarkan untuk perencanaannya, sehingga tahun 2024 dapat langsung dilaksanakan pelaksanaan konstruksinya,” pungkas Arlan.
Pada tahun ini, melalui anggaran tahun 2023 terdapat satu ruas jalan baru yang di bangun oleh Pemprov Banten melalui, Dinas PUPR Provinsi Banten, yakni ruas jalan Banten Lama – Tonjong.
Baca juga: Tangsel Gelar Lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna Ke-XI
Berikut ini 13 ruas jalan yang diambil alih Pemprov Banten yang semula kewenangannya berada di kabupaten kota.
Sebanyak 13 ruas yang diambil alih Pemprov Banten antara lain:
Kabupaten Lebak
- Ciparay-Cikuray,
- Gunung Luhur-Cipulus,
- Cibadak-Padasuka,
- Beyeh-Simpang
Kabupaten Pandeglang
- Cimaying-Jiput,
- Sumur-Taman Jaya-Ujung Jaya.
Kabupaten Serang
- Warung Selikur-Pamanuk,
- Cikande-Garut-Kopo,
- Baros-Petir,
- Gunungsari-Tanjung,
- Nyapah-Silebu-Sentul
Kota Serang
- Jalan Bhayangkara,
- Banten Lama-Tonjong.
Setelah diambil alih oleh Pemprov Banten, serta adanya peralihan kewenangan status jalan oleh Provinsi Banten, dapat menjadikan pembangunan infrastruktur di Banten lebih baik dan merata. (Adv/S-4)
Ketua BAZNAS Kota Tangsel Mohamad Subhan mengutarakan sinergi antar-lembaga zakat menjadi kunci dalam menggali potensi zakat secara optimal, khususnya di Provinsi Banten.
Musda ke-VIII Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Banten resmi ditutup dan menandai babak baru kepemimpinan organisasi kepemudaan di Tanah Jawara.
BANJIR melanda kawasan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, pada Jumat (2/1) malam. Musibah itu berdampak langsung pada masyarakat di sekitar kawasan Ciwandan.
ASTON Serang Hotel & Convention Center meraih empat penghargaan prestisius dalam GM Conference Archipelago berkat kinerja unggul.
Kombinasi dinamika atmosfer ini memicu potensi Hujan Sedang hingga Lebat. Masyarakat di Indonesia dihimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi Hujan Lebat
ICW menyoroti operasi tangkap tangan (OTT) jaksa di Banten oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. Menurut ICW reformasi di tubuh Kejaksaan lemah.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved