Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSAHA minyak dan gas mendorong pemerintah daerah (pemda) mengkaji harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kilogram (KG) di Sumatra Selatan dinaikkan. Saat ini HET LPG 3 KG dipatok dikisaran Rp15.650 - Rp18.050.
"Itu kan HET sudah lama sejak 2017. Selama ini kami sudah mengusulkan agar pembaharuan HET. Hanya saja ada banyak kendala. Sekarang kami berharap agar Gubernur Sumsel membantu kita," ujar Ketua Umum DPD II Hiswana Migas Sumbagsel, Bayumi Usmandiah disela Musyawarah Daerah X DPD II Hiswana Migas Sumbagsel, Selasa (9/5) malam.
"Masalah yang kita hadapi adalah harga gas LPG 3 kilogram masih tetap tapi investasi, harga bahan bakar mobil berubah naik terus dan tidak ada yang turun, jadi kita minta penyesuaian karena itu," kata dia.
Baca juga: Atasi Kendala Gas Lock pada sumur ESP, Pertamina EP Luncurkan Inovasi SADIST
Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Herman Deru pun membuka peluang untuk para pengusaha minyak dan gas dalam pembahasan HET LPG 3 kilogram di Sumsel. "Soal HET, kita juga harus komprehensif artinya harus tetap disesuaikan. Harga LPG 3 kilogram memang sudah seharusnya dipikirkan kembali, sebab selama ini ada ongkos transportasi untuk mengangkut LPG ini hingga ke konsumen. Artinya ada kumulasi harga yang harus diperhitungkan," jelasnya.
Herman menjelaskan HET LPG 3 kilogram di Sumsel ini beragam, tergantung dengan jarak dan transportasi menuju ke daerah itu. "Kita akan bahas kembali setelah ada Ketua Umum Hiswana Migas yang terpilih. Kita akan duduk bersama. Baik dengan pemerintah dan wakil masyakarat," ucapnya.
Baca juga: Banjir Kunjungan, Menteri Kabinet Indonesia Maju Apresiasi Program TJSL Pertamina
Region Manager Retail Sales Pertamina Patraniaga Sumbagsel, Awan Raharjo menuturkan Pertaminah hanya mengikuti kewajiban terkait HET. Selain itu pihaknya hanya mewajibkan mitra usahanya untuk mengikuti penetapan HET yang sudah ditetapkan.
"HET memang di tetapkan oleh Gubernur namun, untuk setiap daerah bisa dipertimbangkan dengan ketentuan melalui kepala daerah tingkat dua karena memperhatikan terkait cost yang dikeluarkan," pungkasnya. (Z-3)
Pascalibur panjang Natal dan Tahun Baru 2026, harga berbagai kebutuhan pokok di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat melambung. Harga telur naik, minyakita dijual di atas harga eceran tertinggi.
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Turunnya HET pupuk bersubsidi ini cukup signifikan. Penurunan HET ini berlaku untuk semua jenis pupuk bersubsidi, baik pupuk Urea, NPK Phonska, NPK Kakao, pupuk organik, maupun ZA.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Sonny T Danaparamita mempertanyakan tingginya harga beras di pasaran. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) tercatat melimpah yakni mencapai 3,9 - 4 juta ton.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menyatakan bahwa Harga Eceran Tertinggi untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tidak akan mengalami kenaikan.
Aprindo menyatakan beras premium mulai kembali hadir di pasar ritel. Sebelumnya beras premium sempat ditarik akibat masalah pelanggaran standar mutu.
Langkah tegas PT Pertamina dalam memberantas praktik pengoplosan tabung gas elpiji 3 kilogram dan distribusi BBM yang tidak sesuai peruntukan menuai apresiasi.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi terus bergerak cepat melakukan koordinasi intensif dengan PT Pertamina.
Dia menjelaskan selain menganalisis dokumen pengajuan, pihaknya juga melakukan klarifikasi terkait penyewaan kapal yang akan digunakan oleh PT PIS.
Kilang LPG Cilamaya yang berlokasi di Karawang, Jawa Barat itu dibangun untuk mendukung program substitusi impor, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pasokan LPG dalam negeri.
Menurutnya, seluruh proyek yang telah menyelesaikan studi pra-kelayakan (pra-feasibilty study) akan diselesaikan tahun ini agar bisa mulai konstruksi pada 2026.
Dengan sistem baru di tahun depan, pembelian LPG akan tercatat berdasarkan domisili dan status penerima, sehingga distribusi menjadi lebih tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved