Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MAJELIS Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur (MHH PMW Jatim) akan menggelar rapat kerja pada 1 Juni 2023 untuk mengharmoniskan kinerja.
Ketua Panitia Raker, Sudarto mengatakan, raker akan mengambil tema Harmoni dan Interkoneksi Kelembagaan Hukum Muhammadiyah Jawa Timur Menuju Masyarakat yang Berkeadilan. Sementara agenda utama raker akan membicarakan tiga hal pokok dengan diperkuat standar operasional prosedur.
"Nanti fokus membahas, pertama tata hubungan kelembagaan MHH wilayah dan daerah, serta MHH dengan lembaga lain. Kedua, desain tata kerja dan relasi LBH Mu dan MHH, serta ketiga program kerja," kata Sudarto didampingi Rifqi di Kantor Ahmad Riyadh UB & Partners Advocates & Legal Consultants.
Rapat yang berlangsung pada Selasa (9/5) itu sudah memutuskan raker akan berlangsung di Hotel Sheraton pada Kamis, 1 Juni 2023. Raker akan diikuti lebih dari 100 peserta terdiri atas perwakilan PWM dan PDM yang membidangi masalah hukum dan HAM.
Ahmad Riyadh UB, Ketua MHH PWM Jatim seusai rapat menjelaskan bahwa raker ini bertujuan menyamakan dan mengharmoniskan kinerja Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah dengan memberikan kepercayaan daerah lebih berperan aktif. Raker akan mengundang Ketua PP yang membidangi MHH PP, Busyro Muqoddas, Ketua MHH PP Sutrisno Raharjo, dan Ketua LBHAP PP Taufiq Nugroho.
Selain itu PWM (ketua, sekretaris, ketua yang membidangi), seluruh Ketua PDM yang membidangi MHH, ketua-sekretaris MHH berjumlah 76 orang dan ketua LBHAP daerah 38 orang. Diundang juga Ketua LBH UMM, UM-Gresik, UMPO, UM-Surabaya, dan UM-Jember.
Langkah awal ini, lanjut Riyadh, untuk meningkatkan kinerja sekaligus interaksi sebagai kekuatan jejaring untuk mendekatkan literasi dan advokasi kepada umat yang membutuhkan bantuan. (N-2)
Di tengah melaksanakan ibadah haji, Gubernur Khofifah tetap monitor progres program prioritas nasional tersebut.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah dipilih mengingat kedua daerah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor perikanan hias dan akuakultur.
Jawa Timur menjadi provinsi terbanyak di Indonesia dalam pengesahan koperasi merah putih yang sudah berbadan hukum dengan jumlah 3.011 koperasi.
Tindakan ini juga selaras dengan program Astacita Presiden Prabowo, yang menekankan penanganan serius terhadap peredaran rokok ilegal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved